Network
Paling banter para petani itu hanya menerima ganti rugi Rp 35 ribu untuk satu tanaman sawit yang dimilikinya. "Tanahnya tidak diganti," katanya.
Petani lainnya mengamini cerita rekannya itu. Kata dia, ketika dirinya dan masyarakat lain menuntut ganti rugi tanah, mereka akan menerima ancaman dari aparat penegak hukum.
Baca Juga: Pengamat: KIB dan Semut Merah Solid Usung Satu Paslon di Pilpres 2024
"Apa kamu mau digelang putih (borgol). Padahal kami mau mencari keadilan bukan mau memberontak," ujar petani yang tak mau disebutkan namanya ini.
Karena aparat hukum tidak bisa banyak diharap, ia berharap PBNU bisa membantu menangani persoalan-persoalan yang ada di Kalimanten Selatan ini.***
