Network
ARAHKATA - Dua lembaga HAM Myanmar dan mantan Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman pada Senin, 2 Oktober 2023 mendatangi Komnas HAM mengajukan tuduhan tentang tiga perusahaan milik negara produsen senjata yang telah menjual produknya ke Myanmar sejak kudeta junta militer di sana.
Mereka juga mendesak, agar Pemerintah Indonesia segera menyelidiki dugaan penjualan senjata oleh perusahaan milik negara ke Myanmar. Karena Indonesia telah berusaha mendorong rekonsiliasi sejak kudeta militer tahun 2021 yang memicu konflik yang meluas.
Menurut perwakilan kelompok tersebut, Feri Amsari, kedatangan mereka ke Komnas HAM untuk mengajukan pengaduan, bahwa tiga perusahaan pembuat senjata milik negara telah menjual peralatan ke Myanmar sejak kudeta.
Baca Juga: Hadiri SCM'S Annoucement the FiFA U-17 World Cup, Erick Thohir Persiapan dan Target Pemenangan
Myanmar dilanda kekerasan, setelah pihak militer menggulingkan pemerintahan hasil pemilu yang dipimpin Aung San Suu Kyi lebih dari dua tahun lalu.
Kelompok yang mengajukan pengaduan tersebut adalah dua organisasi Myanmar, Organisasi Hak Asasi Manusia Chin dan Proyek Akuntabilitas Myanmar, dan mantan jaksa agung serta aktivis HAM Marzuki Darusman.
Dalam pengaduannya, mereka menuduh produsen senjata negara Indonesia PT Pindad, pembuat kapal negara PT PAL, dan perusahaan dirgantara PT Dirgantara Indonesia telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North, yang menurut mereka dimiliki oleh putra seorang menteri dari militer di Myanmar.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Semakin Santer, Partai Demokrat Bakal dapat Jatah Kursi Menteri
PT Pindad dan PT PAL belum merespons Reuters terkait hal ini. Direktur PT Pindad sebelumnya mengatakan kepada media bahwa pihaknya belum menjual produk ke Myanmar sejak 2016.
PT Dirgantara Indonesia menyatakan belum pernah memiliki kontrak dengan Myanmar atau dari pihak ketiga terkait.
True North tidak segera menanggapi permintaan komentar namun profil perusahaan tak bertanggal yang dilihat oleh Reuters menunjukkan bahwa mereka mengidentifikasi tiga produsen senjata Indonesia sebagai mitra strategis.
Baca Juga: BPKP Audit Akuntabilitas dan Tata Kelola Dana Pensiun BUMN
Para aktivis mengatakan Myanmar telah membeli berbagai barang dari perusahaan tersebut, termasuk pistol, senapan serbu, dan kendaraan tempur.
Indonesia yang belum lama ini menjadi ketua presidensi ASEAN telah mencoba untuk menjalin hubungan dengan militer Myanmar dan oposisi dengan harapan dapat memfasilitasi perundingan.
Indonesia mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan semua negara anggota PBB untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar setelah kudeta.
Baca Juga: Dokter: Penyebab Kemandulan Bukan Karena Air Galon
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pihaknya sedang mempelajari pengaduan tersebut. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan tidak menanggapi permintaan komentar.
Marzuki Darusman mengatakan, Komnas HAM wajib melakukan penyelidikan mengingat perusahaan milik negara berada di bawah kendali dan pengawasan pemerintah.
Pelapor khusus PBB untuk Myanmar melaporkan pada bulan Mei bahwa militer Myanmar telah mengimpor senjata dan bahan terkait senilai setidaknya US$ 1 miliar sejak kudeta, sebagian besar dari Rusia, Tiongkok, Singapura, Thailand, dan India.***
