Network
Setali tiga uang dengan Ari, Mustofa mengatakan sebagian dari saksi diancam dan ditekan agar tidak hadir bersaksi. Menurut Mustofa, beberapa saksi yang mundur mengaku ada ancaman dari aparat.
Kendati demikian, Timnas AMIN belum melayangkan permohonan resmi untuk perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Baca Juga: Viral Perempuan Cantik Buka Jasa Penitipan Suami untuk Ibu-Ibu yang Akan Mudik
Mustofa menuturkan Tim Hukum AMIN masih mencari format terbaik agar saksi- mereka aman. Mereka juga berupaya meyakinkan saksi yang mindur agar kembali mau bersaksi.
“Kepada LPSK, kami belum mengirim surat, masih menunggu tim yang sedang bekerja keras mendekati kembali para saksi kunci,” kata Mustofa.
Dalam sidang PHPU Kamis kemarin, Timnas AMIN meminta hakim Mahkamah Konstitusi agar memanggil empat menteri yang mengetahui pelanggaran Pemilu 2024 untuk bersaksi.
Baca Juga: Mudik Lebaran Banyak Dicari MPV Bekas Jadi Buruan Konsumen
Empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Empat menteri ini mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan dalam permohonan kami,” kata ketua tim hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, usai persidangan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.
Usulan tersebut didukung oleh pemohon dua, yaitu Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md, yang juga ingin mengajukan para menteri tersebut sebagai saksi.***
