ARAHKATA - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Senin, 19 Desember 2022 secara resmi meminta maaf atas 250 tahun keterlibatan Belanda dalam perbudakan, menyebutnya sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan".
Permintaan maaf Mark Rutte datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri negara Eropa itu, termasuk Suriname dan pulau-pulau seperti Curacao dan Aruba di Karibia dan Indonesia di Timur.
Di bekas koloni Belanda pertama yang bereaksi, Perdana Menteri Aruba Evelyn Wever-Croes menerima permintaan maaf tersebut, tetapi negara lain seperti pulau Sint Maarten mengatakan tidak akan menerimanya.
Baca Juga: Menteri Hadi Gebuk 14 Oknum BPN Untuk Berantas Mafia Tanah
"Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu," kata Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dalam pidatonya, mengulangi permintaan maaf dalam bahasa Inggris, Papiamento dan Sranan Tongo, bahasa yang digunakan di kepulauan Karibia dan di Suriname.
"Negara Belanda... memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka," kata Rutte kepada audiensi di Arsip Nasional di Den Haag, dikutip ArahKata.com dari Reuters.
"Kami, yang hidup di sini dan sekarang, hanya bisa mengakui dan mengutuk perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," tambahnya.
Baca Juga: Hasil Survei Twitter, Warganet Minta Elon Musk Mundur
Menteri Belanda telah melakukan perjalanan ke tujuh bekas koloni di Amerika Selatan dan Karibia untuk acara tersebut.
Wakil Perdana Menteri Belanda Sigrid Kaag mengatakan pada kunjungan resmi ke Suriname pekan lalu bahwa "proses" akan dimulai menuju "momen lain yang sangat penting pada 1 Juli tahun depan".
Keturunan perbudakan Belanda kemudian akan merayakan 150 tahun pembebasan dari perbudakan dalam perayaan tahunan yang disebut "Keti Koti" (Memutus Rantai) di Suriname.
Baca Juga: Anggota Komisi I DPR Nilai Jenderal Dudung Cerminan Jati Diri Sejati TNI AD
Namun rencana tersebut telah menimbulkan kontroversi, dengan kelompok-kelompok dan beberapa negara yang terkena dampak mengkritik tindakan tersebut sebagai langkah terburu-buru, dan mengatakan kurangnya konsultasi oleh Belanda merupakan sikap kolonial.
Ada juga yang menuntut ganti rugi. Rutte dalam pidatonya pada Senin, 19 Desember 2022 mengatakan bahwa memilih momen yang tepat adalah "masalah yang rumit".
"Tidak ada satu waktu yang tepat untuk semua orang, tidak satu kata yang tepat untuk semua orang, tidak satu tempat yang tepat untuk semua orang," katanya.
Baca Juga: Berurai Air Mata, Putri Candrawathi Merasa Jadi Korban Pelecehan
Kerajaan Kolonial Belanda mendanai "Zaman Keemasan" kekaisaran dan budaya mereka pada abad ke-16 dan ke-17 dengan mengirimkan sekitar 600.000 orang Afrika sebagai bagian dari perdagangan budak, sebagian besar ke Amerika Selatan dan Karibia.
Pada puncak kerajaan kolonial, Provinsi Bersatu yang sekarang dikenal sebagai Belanda memiliki koloni seperti Suriname, pulau Curacao di Karibia, Afrika Selatan, dan Indonesia, tempat Perusahaan Hindia Timur Belanda bermarkas pada abad ke-17.
Dalam beberapa tahun terakhir, Belanda telah bergulat dengan fakta bahwa museum dan kota bersejarah yang dipenuhi Rembrandt dan Vermeer sebagian besar dibangun di belakang kebrutalan itu.
Baca Juga: Ferdy Sambo Bersikeras Tidak Bohong Soal Putri Telah Diperkosa
Didorong oleh gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat, hal itu juga menimbulkan pertanyaan tentang rasisme di masyarakat Belanda.
Tekanan semakin meningkat di dalam negeri dengan kota-kota Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, dan Utrecht secara resmi meminta maaf atas perdagangan budak.
Rutte telah lama menolak, sebelumnya mengatakan periode perbudakan terlalu jauh ke belakang dan permintaan maaf akan memicu ketegangan di negara di mana sayap kanan tetap kuat.
Baca Juga: Ferdy Sambo Bersikeras Tidak Bohong Soal Putri Telah Diperkosa
Dia sekarang telah mengubah taktik, tetapi itu tidak menyenangkan semua orang.
Perdana Menteri Sint Maarten Silveria Jacobs mengatakan kepada media Belanda pada hari Sabtu bahwa pulau itu tidak akan menerima permintaan maaf Belanda jika dibuat pada hari Senin.
"Biar saya perjelas bahwa kami tidak akan menerima permintaan maaf sampai komite penasihat kami membahasnya dan kami sebagai negara mendiskusikannya," pungkasnya.***