ARAHKATA - Rentetan bencana alam yang terjadi di Indonesia tentu saja melahirkan kepedihan dan kekecewaan. Baik kehilangan orang-orang yang dicintai, maupun kehilangan mateeril yang dikumpulkan sejak lama, hilang dalam sekejab. Bukan tanpa sebab bencana terjadi. Banyak faktor yang dapat diambil sebagai pembelajaran bagi bangsa ini dalam penanggulangan bencana secara benar.
Indonesia memang rawan bencana gempa sebagai akibat dari posisi geografisnya. Suatu hal yang tak bisa ditolak tapi bisa diwaspadai dengan melakukan pembangunan yang berbasis risiko bencana. Indonesia harusnya sudah memulai pembangunan berbasis risiko bencana ini. Bukannya menunggu bencana terjadi.
Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daryono menyatakan untuk mengetahui potensi bencana bisa kita telusuri dari catatan masa lalu.
"Tetapi teknologi dan pengetahuan yang ada sekarang tidak bisa memastikan kapan, dimana dan berapa besar gempa itu bisa terjadi. Jadi, yang bisa kita lakukan dengan melakukan mitigasi bencana dan diaplikasikan kedalam roadmap pembangunan. Bukannya sibuk setelah terjadi bencana dan ada korban," kata Daryono, saat dihubungi, Rabu (20/1/2021).
Baca Juga: Bagaimana Riset Jadi Penggerak Ekonomi?
Lebih jauh, Daryono menjelaskan, gempa terjadi sebagai akibat akumulasi energi yang sudah maksimum dan tidak bisa dipertahankan lagi kemudian kerak bumi patah dengan tiba-tiba.
"Kita tahu sebaran sumber gempa, sebaran aktivitas gempa, sebaran sejarah gempa dan tsunami. Kita tahu tempat rawan dan potensinya. Harusnya itu dijadikan orientasi pembangunan," ungkapnya lebih lanjut.
Contohnya, gempa Majene dan Mamuju saat ini. Gempanya tidak bisa kita prediksi tapi sejarah menunjukkan bahwa daerah tersebut memang berpotensi dan pernah terjadi pada 1969.
"Catatan sejarah gempa dan tsunami di Sulawesi menunjukan, bahwa pantai barat pernah mengalami kejadian terbanyak, sekitar 9 tsunami dari Tolitoli hingga Mandar. Data menunjukkan sudah dari tahun 1930 adanya gempa dan tsunami. Dan yang terdekat adalah tahun 2018," kata Daryono seraya menunjukkan data gempa bumi dan tsunami di Sulawesi.
Baca Juga: Soal Kebutuhan Pengungsi Longsor Bogor, Ini Kata Menko PMK dan Kemensos
Gempa dan tsunami memiliki periode pengulangan (return period), hanya tidak bisa dipastikan kapan pengulangan tersebut terjadi.
"Seperti Majene itu, mirip dengan gempa 23 Februari 1969. Sumbernya adalah Sesar Naik Selat Makassar. Hanya yang membedakan saat itu terjadi dengan episenter di laut dengan magnitude 6,9 hingga menimbulkan tsunami," urainya.
Daryono membandingkan kondisi Indonesia dengan Jepang, yang sama-sama rawan gempa.
"Bedanya, Jepang sejak tahun 1980 sudah dan wajib menerapkan. Sementara Indonesia, ya cuma jalan di tempat saja jika jalan pun sangat lambat. Rumah rakyat belum tahan gempa," ujarnya.
Contohnya, gempa Yogyakarta 2006 dengan gempa Suruga Jepang tahun 2009.
Baca Juga: Tiga Tewas, Mobil Rombongan Besan Temanten Masuk Jurang
"Kekuatan dan kedalaman gempa, kepadatan penduduk sama. Tapi Yogya korbannya 5.800 orang, Suruga hanya 1 orang," paparnya.
"Jadi, bukan gempanya lah yang harus disalahkan. Tapi bagaimana kebijakan pemerintah mendorong masyarakat atau membangun kesadaran dalam hidup selaras dengan alam. Caranya, bangunlah bangunan rumah yang tahan gempa. Jadi kalau roboh, gak menimbulkan korban," pungkasnya.