ARAHKATA - Upaya Kejaksaan Republik Indonesia (RI) dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi dalam PT ASABRI (Persero) mendapat dukungan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah.
Dalam cuitannya di Twitter, Fahri mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) yang sedang bekerja dalam senyap mengusut #megaskandalkorupsi ASABRI.
Sosok politisi yang kerap mengkritik berbagai kebijakan yang dibuat Jokowi ini juga mengajak masyarakat untuk ikut mendukung langkah Kejagung RI dalam mengusut kasus korupsi di Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Baca Juga: Menkes Siapkan 5 Ribu Anggota TNI-Polri Jadi Tracer
"Teman2, Ini saatnya kita memberikan dukungan kepada @KejaksaanRI yang sedang bekerja dalam senyap untuk mengusut dan menuntut #MegaSkandalKorupsi terbesar di negeri ini; ASABRI, BPJS, Jiwasraya, dll. Angka2 korupsi total bisa puluhan trilyun per kasus. #DukungJARI" tulis @Fahrihamzah di Twitter, Sabtu 20 Februari 2021.
Fahri berharap Kejagung dapat menuntaskan kasus Jiwasraya dan ASABRI. Sebab menurutnya, ada dugaan kerugian negara yang besar dari kasus tersebut.
Seperti diketahui sebelumnya Penyidik Kejaksaan Agung menyita sebidang tanah dengan luas 3,2 hektare terkait kasus korupsi PT Asabri di wilayah Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.
Baca Juga: Pemerintah Berkomitmen untuk Terus Memulihkan Kawasan Mangrove
Sebelumnya, penyidik Kejagung juga tengah bergerak untuk menindaklanjuti temuan 27 aset milik tersangka mantan Dirut ASABRI. Ada 31 sertifikat, kapal tanker 20 kapal lain termasuk mobil Ferari juga yang disita.
Sementara itu, Jokowi mengapresiasi Kejaksaan yang terus mengupayakan pengembalian aset negara yang dikorupsi.
Bagi Jokowi, Kejaksaan juga merepresentasikan wajah pemerintah terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan mengawal pembangunan nasional.
Baca Juga: BMKG Himbau Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem Sampai April 2021
Sebagai pemegang kuasa pemerintah, katanya, kejaksaan juga harus bekerja keras untuk menyelamatkan aset-aset negara.
Tanpa Kejaksaan yang bersih, Jokowi menyebutkan, satu pondasi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia otomatis tergerus.***