ARAHKATA - Tim formatur hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Jawa Timur (Jatim) menduga ada ketidakberesan dengan SK kepengurusan DPW PPP Jatim periode 2021/2026.
Juru bicara Tim Formatur, Suhermin Abdul Muhaimin berharap, nama-nama kepengurusan yang di SK-kan sesuai dengan rekomendasi tim formatur.
Desakan ini disampaikan karena hingga saat ini belum ada kepastian kapan SK akan dikeluarkan. Padahal, usulan kepengurusan hasil Muswil PPP sudah disampaikan oleh Tim Formatur sebelum 20 hari setelah Muswil.
Baca Juga: PDIP Jatim: Vandalisme Bisa Saja Ulah Orang Kecewa Partai
"Setelah 20 hari Muswil harusnya sudah ada keputusan. Tetapi ini sudah lebih dari satu bulan," katanya.
Suhermin menduga ada sesuatu yang tidak beres atas lambannya SK tersebut. Apalagi, beberapa waktu lalu ada rumor bahwa kepengurusan DPW PPP yang akan di SK-kan oleh DPP PPP yakni nama baru. Bukan nama yang direkomendasikan oleh tim formatur.
"Kalau sampai ini (nama di luar usukan tim formatur) yang terjadi, maka kami akan melakukan gugatan. Seluruh DPC PPP di Jatim juga akan melawan. Kami akan terus melakukan upaya konfrontatif bila DPP tidak on the track," katanya.
Baca Juga: DPRD Jatim: Aplikasi PeduliLindungi Perlu Diterapkan Sekolah Tatap Muka
Anggota Tim Formatur Zuman Malaka menambahkan, tidak ada alasan bagi DPP untuk menerbitkan SK kepengurusan selain yang diusulkan tim formatur. Sebab, Muswil merupakan forum tertinggi di DPW. "Jadi, tidak boleh DPP memutuskan selain daripada yang diusulkan formatur," katanya.
Zuman mengatakan, beberapa nama yang diusulkan tim formatur sebagai calon ketua DPW PPP Jatim periode 2021/2026 yakni Musyafak Noer, H Rofiq, RA Latief dan Ahmad Baidowi. Karenanya DPP harus memilih satu di antara empat nama tersebut, bukan nama lain.
"Kalau DPP memilih nama di luar empat itu, lalu landasannya apa. Sebab, sesuai muswil dan peraturan organisasi (PO) usulan kepengurusan harus dari formatur," ujar Ketua DPC PPP Kabupaten Sidoarjo ini.
Baca Juga: Cara PAN Jatim Peringati HUT ke-23 Ini Patut Dicontoh
Karena itu, pihaknya berharap DPP PPP segera mengeluarkan SK kepengurusan sesuai rekomendasi tim formatur. Pihaknya tidak ingin, muncul gugatan yang justru menjadi preseden buruk bagi partai.
"Sikap DPP dengan tidak menurunkan SK ini merugikan partai. Karena sebentar lagi ada tahapan pemilu. Apalagi, kemudian DPP membuat keputusannya sendiri," katanya.
Baca Juga: Jabodetabek Masuk PPKM Level 3, Berikut Aturannya!
Sementara itu, Ketua PW GPK Jatim Muhammad Khozin menegaskan bahwa Muswil merupakan forum tertinggi partai di tingkat wilayah. Sedangkan, Muswil juga telah memberikan mandat secara legal kepada tim formatur. Karenanya, siapa pun yang direkomendasikan oleh tim formatur harus diikuti.
"Kita tidak punya kompetensi menilai nama-nama calon pengurus. Sebab, itu ranahnya formatur. Siapa pun yang diusulkan oleh formatur, sepanjang tidak bertentangan, kita harus patuh," katanya.***