ARAHKATA - Pernyataan terbaru Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menuai kontroversi. Ia menyentil KPK yang dinilai terlalu banyak lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Menurutnya, KPK jangan terlalu sering OTT pejabat korup, lantaran akan berdampak buruk bagi Indonesia.
Di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Luhut terang-terangan meminta KPK kurangi frekuensi OTT.
Baca Juga: Kado Spesial pada Hari Ibu, Mulai dari Perhiasan Hingga Perawatan
"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT - OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," kata dia, dikutip ArahKata.com Rabu, 21 Desember 2022.
Luhut selanjutnya menyinggung wawancaranya bersama media London, yang menunjukkan padanya fakta bahwa Indonesia dipuji usai berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali, November lalu.
Indonesia kata Luhut memiliki empat pilar dalam pembangunan, dengan digitalisasi sebagai kunci kemajuan bangsa paling utama.
Baca Juga: KPK Amankan Sejumlah Uang Usai Geledah Gedung DPRD Jatim
"Saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami. Satu efisiensi, efisiensi apa digitalisasi. Kedua hilirisasi, yang ketiga dana desa, itu saya jelaskan kepada mereka. Tapi dua pertama tadi itu kunci Bapak/Ibu sekalian," kata Luhut.
Untuk itu, Luhut mengingatkan KPK jangan keseringan menangkap ‘garong’ di tubuh pemerintah. Sebab jika digitalisasi di Indonesia mulus, maka dia jamin takkan ada yang berani main-main.
Baginya, di dunia, masalah korupsi ini takkan pernah bisa hilang hingga ke akarnya. Daripada merugikan bangsa dengan citra jelek, lebih baik dikurangi jumlah penangkapannya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Buktikan Dirinya Berhasil ‘Curi’ Hati Masyarakat
"Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau (penangkapan) hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat (dari pejabat korup) di surge lah kau," kata Luhut
"Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main," katanya lagi.
Kontan kata-kata itu menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya mantan penyidik KPK, Novel Baswedan.
Baca Juga: Kemenkop UKM Dukung Pembentukan Koperasi Disabilitas Pertama di Indonesia
Reaksi dari Novel Baswedan muncul setelah Luhut mengkritik cara kerja OTT KPK yang katanya merugikan Indonesia.
Lewat akun Twitternya, Selasa, 20 Desember 2022, Novel beri tanggapan atas pernyataan Luhut terkait OTT.
"Semoga tidak banyak pejabat yang tidak paham tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Atau jangan-jangan dianggap tidak penting?" kata Novel.
Baca Juga: Pemerintah Ditagih soal Janji Turunkan Harga BBM Subsidi Harga Minyak Dunia Turun
Di sisi lain, Jodi Mahardi, Jubir Luhut mengklarifikasi bahwa yang dimaksud atasannya itu lebih ke dorongan upaya pencegahan dan perbaikan sistem KPK.
"Konteksnya adalah mendorong upaya pencegahan dan perbaikan sistem seperti yang dilakukan oleh KPK juga melalui program stranas PK yang banyak didorong oleh deputi pencegahan KPK. upaya ini yang harus didorong lebih masif," kata Jodi. ***