ARAHKATA - Rencana pengepungan Kementerian BUMN oleh Posko Perjuangan Rakyat ( POSPERA )yang rencananya hari ini dilaksanakan dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP POSPERA Mustar Bona Ventura Manurung, kepada wartawan.
"Sehubungan dengan rencana aksi bersama Posko Perjuangan Rakyat ( POSPERA ) pada Senin, 23 November 2020 besok, maka kami DPP POSPERA dengan ini menyampaikan bahwa aksi tersebut DITUNDA," kata Mustar, Minggu (22/11).
Lebih jauh Mustar menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan penundaan secara resmi kepada seluruh jajaran POSPERA melalui Surat Edaran Ketua Umum DPP POSPERA No. 103/SE.DPP/XI/2020 tertanggal Minggu, 22 November 2020.
"Aksi di tunda karena pertimbangan protokol kesehatan karena bagaimanapun kesehatan adalah yang terutama," imbuhnya.
Baca Juga: Habib Rizieq Dikabarkan Sakit dan Akan Tes Swab Covid-19 Mandiri
"Kemarahan kami pada Arya Sinulingga tidak bisa mengalahkan Cinta kami pada kesehatan Rakyat," lanjut Mustar.
Mustar menjelaskan, keputusan diambil setelah mendapat masukan dari berbagai pihak antara lain, kawan-kawan Dokter, Kepolisian dan istana.
"Aksi ini tidak batal tapi ditunda sampai keadaan membaik. Ada kemungkinan kita akan lakukan aksi-aksi di kota masing masing dalam beberapa waktu ke depan," ungkapnya.
Mustar mengatakan, Aksi dan pengaduan ke polisi penting bagi pihaknya, bukan saja sebagai efek jera pada Arya Sinulingga tetapi dilakukan juga karena beberapa hal lain.
Baca Juga: Kapolresta Solo Turun Langsung Bubarkan Aksi Tolak Rizieq Syihab
Pertama, Mustar menjelaskan, untuk memastikan apakah pernyataan Arya Sinulingga itu pernyataan pribadi atau memang pernyataan yang mewakili menteri BUMN karena dia jubir Menteri BUMN.
Kedua, pihaknya ingin mengajarkan Arya tentang hakekat Demokrasi bahwa Demokrasi tidak bisa dibangun di atas fitnah, hoax dan kebencian.
Ketiga pihaknya mau mendidik Arya untuk belajar membaca agar punya data sebelum berbicara. Sehingga kerasnya suara di barengi dengan kuatnya data.
"Keempat, kami mau mengajarkan Arya untuk menyadari bahwa dia di bayar oleh negara untuk bekerja bukan untuk menyebarkan fitnah, apalagi banyak BUMN saat ini dalam keadaan sekarat dengan hutang yang bertumpuk, kerugian dimana mana dan melakukan banyak PHK massal," paparnya.