Network
ARAHKATA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin bersama tim Otonomi Khusus (Otsus) DPR RI mengunjungi Provinsi Aceh untuk melihat dari dekat penggunaan dana Otsus di daerah berjuluk Serambi Mekkah itu. Ini sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi DPR RI dalam menjalankan pengawasan. Dana Otsus harus sesuai peruntukannya.
Ini disampaikan Azis di Banda Aceh, Senin 23 November 2020. Azis yang menjabat Ketua Tim Otsus mengharapkan Dana Otsus bisa mensejahterakan masyarakat.
Jangan sampai Dana Otsus yang diberikan pemerintah pusat tersebut justru membuat masyarakat Aceh mengalami kemunduran atau ketertinggalan.
Baca Juga: Kemendagri Nyatakan Indonesia dalam Keadaan Darurat
"Jangan sampai Aceh yang telah diberikan kekhususan justru mengalami ketertinggalan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus meningkat, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan UMKM di Aceh harus lebih berkembang. Jangan seperti di Papua, ada Dana Otsus masih terdapat desa stunting. Untuk itu kita ke Aceh untuk melihat realisasi Dana Otsus Aceh, apakah penggunaan Dana Otsus sudah sesuai mekanisme dan dapat menyejahterkan masyarakat Aceh," ucapnya.
Mantan Ketua Banggar DPR RI itu berharap agar setiap daerah yang menerima Dana Otsus dapat menjalankan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah.
Provinsi harus membentuk single database agar lebih memudahkan para kepala daerah mengambil sebuah keputusan dan kebijakan untuk melakukan pembangunan.
Baca Juga: Pangdam Jaya Bantah Akan Bubarkan FPI
"Nanti kita akan libatkan KPK dalam Dana Otsus, sehingga transparansi informasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja serta keuangan di lingkungan pemerintah daerah dapat menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang baik,” tandas Azis.
