Network
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin sudah tiba dan disimpan di gudang Bio Farma sejak 6 Desember 2020. Sedangkan sisanya, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin, akan dikirim kemudian.
Menurut Mulyanto pembelian vaksin itu terasa janggal karena efikasi, mutu dan keamanan vaksin tersebut belum diketahui karena uji klinis fase III belum keluar hasilnya. Sehingga BPOM belum mengeluarkan izin edarnya.
Baca Juga: Menyentuh, Berikut Program Unggulan Risma di Kemensos!
Kondisi ini, kata Mulyanto, berpotensi merugikan keuangan Negara dalam jumlah yang tidak sedikit.
"Ini kan lucu. Orang awam pun banyak yang bertanya, kenapa kita mengimpor dan membayar 80% dari 3 juta dosis vaksin tersebut, padahal tidak ada jaminan kualitas terkait efektivitas, imunogenitas dan keamanannya bagi pengguna?
Ini seperti membeli kucing dalam karung. Karena menurut logika publik sederhana, impor baru dapat dilakukan setelah diketahui kualitas, mutu dan keamanan barang yang akan diimpor, sehingga resiko terhadap keuangan negara dapat dikurangi," ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.
Baca Juga: 26 Tokoh, Publik Figure dan Lembaga Raih Penghargaan Moeslimchoice Award 2020
Untuk itu Mulyanto mendesak BPK melaksanakan audit atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap BUMN Bio farma khususnya terkait dengan pengadaan vaksin impor Sinovac ini. Sehingga dapat diperoleh keyakinan yang cukup memadai, bahwa keuangan Negara dikelola secara cermat.
Sesuai dengan UU No.15/2004 Pasal 8 Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.***
