Network
Pusat gravitasi pembangunan iptek masih didominasi peran Pemerintah, baik dari aspek kelembagaan, pendanaan maupun SDM.
Mulyanto memperkirakan 80% dari porsi pembangunan iptek nasional masih bertumpu pada peran Pemerintah.
Baca Juga: Mendagri Usul Adanya Sinkronisasi Skema Pemberian Bansos
Sedangkan kurang dari 20% sisanya dikontribusukan oleh pihak non-Pemerintah. Piramida terbalik, di banding negara-negara maju, bahkan negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand.
"Jika infrastruktur dan suprastruktur riset didominasi Pemerintah maka hasilnya hanya akan jadi produk ilmu pengetahuan namun tidak bisa diproduksi untuk kesejahteraan rakyat," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Di sisi lain, Riset vaksin merah putih juga masih merangkak. Padahal, kata Mulyanto, keberadaan vaksin sangat dibutuhkan saat ini.
Baca Juga: Rapor Merah Pemerintah Tahun 2020 di Bidang Energi
Alih-alih memberi perhatian besar pada percepatan produksi vaksin dalam negeri Pemerintah malah sibuk mencari vaksin impor yang efektivitas serta imunogenitasnya belum teruji.
"Kemampuan dan ketrampilan tenaga peneliti Indonesia di bidang biomolekuler juga sangat mumpuni. Sayang sekali jika Pemerintah tidak memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para peneliti untuk menghasilkan vaksin produksi dalam negeri.
Pemerintah terkesan pelit menyediakan anggaran penelitian. Anggaran penelitian vaksin lebih kecil daripada anggaran tim buzzer. Ini kan memprihatinkan," singgung Mulyanto.
