Network
ARAHKATA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mendukung serta mendorong optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurutnya, pelaksanaan reformasi kelembagaan dan birokrasi menjadi salah satu poin penting untuk meningkatkan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia serta mewujudkan PPATK sebagai unit kecerdasan finansial kelas dunia (world class financial intelligence unit).
PPATK merupakan lembaga independen di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).
Baca Juga: IDI Dukung Usulan Menkes Gunakan Opsi Vaksinasi Mandiri
“PPATK memiliki peran yang sangat strategis dalam penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi sebagai salah satu arah kebijakan dalam peningkatan nilai tambah ekonomi Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Ceramah Reformasi Birokrasi dan Wawasan Kebangsaan dalam Forum Perencanaan Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di Kantor PPATK, Selasa 19 Januari 2021.
Menteri Tjahjo menjelaskan perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap perkembangan teknologi keuangan dan pembayaran, yang menciptakan beragamnya modus TPPU dan TPPT Global. Hal tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh PPATK sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan program TPPU dan PPT yang berkesinambungan.
Tantangan kedepan lainnya adalah proses bisnis yang belum terintegrasi. Proses bisnis merupakan hal penting bagi setiap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, sebagai alat untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
Baca Juga: Mengurai Permasalahan Kedelai yang Tak Kunjung Usai
Upaya meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tidak dapat dilakukan oleh PPATK secara mandiri.
