Network
Diperlukan kerja sama yang baik diantara pemangku kepentingan dalam memberantas pencucian uang di Indonesia. Untuk itu, penataan organisasi dan proses bisnis yang disesuaikan dengan visi, misi, tugas dan fungsi, serta rencana strategis PPATK harus segera dilakukan.
“Reformasi birokrasi yang digulirkan harus dapat membawa implikasi yang riil terhadap kinerja pelayanan publik di Indonesia pada umumnya dan di PPATK pada khususnya,” ujarnya.
Baca Juga: Majukan Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri Trenggono Gandeng Insinyur
PPATK berperan dalam mendukung keterpilihan penyelenggara negara dengan rekam jejak bersih. Hal itu diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan fungsi fit and proper test guna menyeleksi kandidat yang akan menempati posisi penting di berbagai lembaga strategis.
Pada kesempatan yang sama, Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyatakan bahwa reformasi birokrasi di PPATK tidak hanya bersifat seremonial, namun juga relevan dalam konteks membangun semangat nasionalisme dan penguatan organizational culture di PPATK.
Saat ini PPATK tengah melaksanakan transformasi kelembagaan guna mewujudkan PPATK sebagai world class financial intelligence unit dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan.
Baca Juga: PKS Minta Rapat Gabungan Komisi DPR untuk Menggesa Produksi Vaksin Merah Putih
Salah satu upaya transformasi kelembagaan akan diwujudkan melalui komitmen pelaksanaan Renaksi BIG-25 yang terdiri atas 8 Area Perubahan, 16 Hasil yang Diharapkan, dan 25 Rencana Aksi. Delapan Area Perubahan tersebut terdiri atas pengawasan, akuntabilitas, deregulasi, tata laksana, kelembagaan, SDM aparatur, manajemen perubahan, dan pelayanan publik.
“Melalui pencanangan Renaksi BIG-25, kami berharap mendapat dukungan penuh dari Menteri PANRB dalam upaya membangun organisasi PPATK yang lebih efektif dan dinamis, guna berkontribusi lebih besar dalam menjaga integritas dan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia,” ucapnya.***
