Network
Sementara sisi lainnya, ada dilema global seperti itu sampai batas tertentu juga dihadapi Indonesia, khususnya dalam mengelola pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.
"Pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pemanasan global akibat keserakahan manusia, kegagalan pasar dan institusional dari paradigma pembangunan konvensional (kapitalisme) telah memaksa umat manusia untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam dan jasa lingkungan" ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan tersebut.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga menyebut, hingga saat ini ada sekitar 15 sampai 35 persen nelayan, pembudidaya ikan, dan penduduk pesisir Indonesia tergolong miskin.
Menjadi ironis, beberapa stok ikan telah ditangkap secara berlebihan di beberapa wilayah pesisir dan laut seperti Pantai Utara Jawa, Selat Malaka, dan Pantai Selatan Sulawesi.
"Pencemaran, perusakan ekosistem pesisir (misalnya bakau, terumbu karang, dan muara), dan hilangnya keanekaragaman hayati, terutama di kawasan pesisir yang padat penduduk atau industri (misalnya Medan, Batam, Pesisir Utara Jawa, dan pesisir Kabupaten Mimika, Papua), sudah berada pada level yang mengkhawatirkan,” kata Rokhmin Dahuri yang juga Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.
Baca Juga: Kapolri Pimpin Apel Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi
Dia menambahkan, sektor kelautan dan perikanan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan Indonesia dimana sejak 2009 hingga saat ini Indonesia telah menjadi penghasil ikan dan hasil perikanan terbesar kedua dunia (FAO, 2010; FAO, 2020).
"Seiring dengan permintaan ikan, produk ikan, dan jasa lingkungan ekosistem laut yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka peran sektor kelautan dan perikanan juga semakin penting dan strategis,” papar Rokhmin.
“Indonesia memiliki potensi produksi perikanan tangkap dan budidaya terbesar, sekitar 115 juta metrik ton per tahun dan total produksi (pemanfaatan) hanya 22 juta metrik ton (20 persen) pada tahun 2019," tambahnya.
Tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan
