Network
ARAHKATA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan akan mendukung keputusan pemerintah jika akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali.
Namun demikian, partai berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) itu berpandangan kebijakan tersebut harus diumumkan dan dipimpin langsung pelaksanaannya oleh Presiden RI Joko Widodo, bukan Menteri Koordinator Bindang Kamritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: PPKM Darurat Akan Dibuka 26 Juli, dengan Catatan Berikut!
“Presiden langsung memimpin pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali, tidak lagi diserahkan kepada Menkomarves,” ujar Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim kepada wartawan, Selasa 20 Juli 2021.
Dia juga menyampaikan, jika Jokowi secara teknis merasa perlu menunjuk pimpinan pelaksana perpanjangan PPKM Darurat, maka Jokowi dapat membentuk team leader yang terdiri dari Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Sekretaris Negara, Kapolri dan Panglima TNI.
Baca Juga: Gegara COVID-19 Thailand Terancam Batal Jadi Tuan Rumah MotoGP 2021
“Komposisi team leader ini untuk menjamin pelaksanaan PPKM Darurat Perpanjangan nantinya akan menggabungkan seluruh pendekatan, yakni pendekatan kesehatan, teritorial atau kewilayahan, agama, sosial, hukum dan keamanan,” ucapnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam jumpa pers virtual secara langsung melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 20 Juli malam telah mengumumkan bahwa PPKM Darurat akan dibuka pada 26 Juli jika kasus COVID-19 mulai menurun.
"Jika tren kasus terus mengalami penurunan maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," terang Jokowi.
Baca Juga: Fakta Golongan Darah O, Si Baik dan Rentan Terkena Penyakit
