Network
ARAHKATA - Polemik Bupati Jember, Hendy Siswanto sebelumya dikabarkan menerima insentif pemakaman jenazah COVID-19.
Jumlahnya pun fantastis, mencapai Rp70,5 juta. Jumlah insentif itu, ia terima berdasarkan hitungan kasus kematian warga akibat COVID-19 di Jember.
Namun, karena persoalan dana insentif itu kemudian menjadi sorotan banyak pihak dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada akhirnya Bupati mengembalikannya kepada Kas Daerah.
Baca Juga: Jokowi Beri 2 Pesan Penting ke Gubernur Khofifah
Anggota DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan menilai meski secara hukum honor pemakaman sah atau legal, namun hal ini menyangkut etika. Mengingat bupati telah mendapatkan honor sebagai penyelenggara Negara
"Meski masalah aturan dan hukumnya clear tapi ini pada persoalan etika. Etikanya ya tentu dari rasa keadilan. Bagaimana dalam menjalankan tugas itu kita sebagai ASN, penyelenggara negara, harusnya ya tidak mendapatkan imbalan apa-apa lagi," kata Martin Hamonangan, dikonfirmasi, Senin 30 Agustus 2021.
Politisi PDIP itu menegaskan, bupati seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakatnya. Meski honor insentif pemakaman dilihat dari aturan adalag legal, tapi seharusnya seorang kepala daerah juga melihat dari sisi substansinya.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Izinkan PTM dengan Syarat!
"Aturan clear tapi substansi atau semangat aturannya itu bagaimana. Artinya begini, jangan-jangan nanti ada semacam double account. Ini nanti ranahnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentunya," tegasnya.
Martin menyebut dalam menjalankan tugas sebagai bupati telah menerima honor, tunjangan representasi dan operasional. Maka, anggota Komisi D DPRD Jatim itu menilai bahwa aturan insentif pemakaman untuk bupati beserta pejabat lain, perlu dikaji lebih mendalam.
