Network
ARAHKATA - DPRD Jawa Timur akhirnya melunak terhadap sikap Pemprov Jatim sehingga mengesahkan Perubahan APBD 2021 sesuai jadwal yakni Kamis 30 September 2021.
Padahal dewan merasa dianggap menyepelehkan karena tak diberi klarifikasi soal perencanaan program dan anggaran.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim, Muzamil Safi'i menegaskan, jika P-APBD 2021 tak disahkan pada jadwal yang ditetapkan, maka akan menyalahi aturan yang ada. Mengingat pembahasan P-APBD sudah molor dan akan mempengaruhi pembahasan APBD 2022.
Baca Juga: Merasa Disepelekan Pemprov Jatim, Komisi B Minta Pengesahan P-APBD Ditunda
“Para pimpinan mulai ketua komisi dan fraksi yang ada di DPRD Jatim sudah sepakat nanti akan disahkan pada 30 September mendatang,” kata Muzamil, dikonfirmasi, Selasa 28 September 2021.
Muzamil mengaku keterlambatan pembahasan P-APBD akibat dari molornya pembahasan perubahan RPJMD Jatim 2020-2025 yang rencananya dibahas Juni, tetapi mundur menjadi Agustus 2021.
Meski pengesahan P-APBD Jatim 2021 tak ditunda, legislatif memberi sejumlah catatan kepada Pemprov Jatim. Dewan tak ingin pembahasan APBD 2022 molor, dan terkesan terburu-buru.
Baca Juga: Kunjungan Kerja, Jokowi Tanam Mangrove di Riau
“Catatannya untuk Pemprov saat pembahasan APBD Jatim 2022 mendatang, tidak seperti saat pembahasan P-APBD Jatim 2021 yang amburadul,” tuturnya.
Untuk diketahui, Komisi B DPRD Jawa Timur meminta agar pengesahan Perubahan APBD (P-APBD) 2021 ditunda. Mengingat komisi yang membidangi perekonomian membutuhkan klarifikasi dari Pemprov Jatim.
Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa mengatakan, pembahasan P-APBD di komisi-komisi tentunya ada tahapan-tahapan dalam rangka peninjauan.
Baca Juga: Wabup Ajukan Permohonan Poligami di Sumbar, Majelis Hakim: Gugur
Namun dalam pembahasan itu ada beberapa temuan yang butuh klarifikasi dalam rangka perbaikan.
"Dalam pembahasan P-APBD ada pembahasan di tingkat komisi. Dan mitra masing-masing komisi. Setelah dipelajari meskipun tidak seutuhnya. Ternyata ada beberapa temuan yang butuh klarifikasi dan perbaikan," ujar Aliyadi
Aliyadi mengungkapkan bahwa klarifikasi yang dibutuhkan Komisi B dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim selaku perencana program dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( BPKAD).
Baca Juga: Ikut Kurangi Sampah Plastik, Starbucks Gunakan Gelas Reuseable
"Sampai hari ini belum ada klarifikasi, perencanaan dan keuangan seperti apa. Klarifikasi yang dibutuhkan dari Bappeda sebagai perencana dan keuangan (BPKAD) sebagai bendahara daerah," pungkasnya.
Tak hanya itu saja, sejumlah anggota DPRD Jatim melakukan aksi walk out (WO) dan interupsi saat Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda lanjutan pembahasan P-APBD 2021 yang digelar pada Senin 27 September.
Baca Juga: Krakatau Steel Banyak Utang, Erick Thohir: Ada Indikasi Korupsi!
Rapat paripurna ini beragendakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD 2021 itu.
Aksi WO itu merupakan sikap kecewa anggota legislatif terhadap tanggapan eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi yang sebelumnya telah disampaikan.
