Network
ARAHKATA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kick off bimbingan teknis (bimtek) pembentukan 10 Desa Antikorupsi 2022.
KPK telah menetapkan mulai di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
"Adapun tujuan program desa antikorupsi ialah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, melalui keterangan tertulis, dikutip ArahKata.com Selasa, 7 Juni 2022.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Tangkap Pimpinan Khilafatul Muslimin di Lampung
Pembekalan bimtek yang bertema “Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi” ini bertujuan untuk memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas.
Selain itu, bimtek ini juga memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
"Tahun ini, Desa Pakatto yang berada di wilayah Gowa, Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari 10 calon percontohan desa antikorupsi yang ditetapkan oleh KPK," kata Ipi.
Baca Juga: Video Viral Pasangan Gay Mesra Diciduk Polisi
Adapun sembilan desa lainnya adalah Desa Kamang Hilla (Kabupaten Agam, Sumatera Barat), Desa Hanura (Kabupaten Pesawaran, Lampung), dan Desa Mungguk (Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat), Desa Cibiru Wetan (Kabupaten Bandung, Jawa Barat), Desa Banyubiru (Kabupaten Semarang, Jawa Tengah), dan Desa Sukojati (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur).
Berikutnya, Desa Kutuh (Kabupaten Badung, Bali), Desa Kumbang (Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat), dan Desa Batusoko Barat (Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur).
Pemilihan 10 desa tersebut melalui penilaian dalam empat tahapan yang dimulai tahap observasi yang dilakukan sejak awal Februari 2022 lalu.
Baca Juga: Video Viral Kepala Sekolah Emosi Hantam Guru Karena Dikritik
"Tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa antikorupsi. Kemudian didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi," papar Ipi.
Tahapan kedua, lanjut dia, adalah pelaksanaan kick off yang dimulai pada hari ini, dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis dari tanggal 8-21 Juni 2022 kepada seluruh elemen masyarakat.
Bimtek digelar untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen dan indikator desa antikorupsi.
Baca Juga: Ini Profil Anggota DPR yang Anaknya Dipukuli di Tol Dalam Kota
Tahapan ketiga, dilakukan penilaian oleh KPK, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan dan beberapa pemerhati. Terakhir, peresmian Desa Antikorupsi terpilih yang dilakukan pada November 2022 mendatang.
"KPK berharap dengan kick off desa antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi," ucap Ipi.
"Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi," sergahnya kemudian.***
