Network
Dalam diskusi tersebut, KSP turut mengundang sejumlah pakar dalam bidang ekonomi, hukum bisnis, hukum pidana, dan kebijakan publik. Selain itu, dalam diskusi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian BUMN dan PTPN.
Sementara itu, Pakar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia (UI) Dian Puji Simatupang menilai permasalahan agraria yang selama ini terjadi pada aset PTPN disebabkan karena adanya kerumitan dalam penafsiran hukum.
Baca Juga: Juan Cuadrado Akui Senang Bersama Juventus
"Hal ini menimbulkan ill-structured problems yang bisa mengakibatkan masalah lebih luas," ujar Dian.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, perlu kembali dirumuskan peta jalan atau roadmap terhadap penyelesaian konflik agraria di atas aset PTPN, agar kebijakan yang ditempuh dapat menyeluruh dan tidak parsial.
"Roadmap tersebut dibutuhkan untuk menjawab kasus-kasus pertanahan yang tersebar di antara aset 11 anak perusahaan PTPN," jelas Dini.
Baca Juga: Konser Justin Bieber di Beberapa Kota Ditunda, Beliebers Indonesia Khawatir
Senada dengan Dian Simatupang dan Dini Purwono, Direktur Umum PTPN III (Holding) Doni Gandamihardja juga berharap adanya payung hukum yang kuat dalam pelepasan aset PTPN.
Doni menegaskan, harus ada sinkronisasi dan keselarasan antara rezim hukum publik dengan private yang selama ini belum tergambarkan dengan baik.
"Kami berharap KSP bersama Kementerian BUMN, PTPN III (Holding), dan kementerian serta lembaga terkait lainnya, bisa segera menyusun kerangka kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Doni.
