Network
ARAHKATA - DPR menyoroti bagaimana anggaran Rp6 triliun yang digelontorkan untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tampak sia-sia. Mereka melihat program yang dibuat lembaga tersebut justru tidak jelas.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menyoroti kinerja BRIN yang dinilai tidak bekerja secara efektif. Alokasi Rp6 triliun pada 2022 dinilai tidak tepat sasaran, dan banyak anggaran yang terbuang secara percuma.
“Kita malah ingin anggaran BRIN itu naik, tetapi anggaran Rp6 triliun saja banyak program yang tidak jelas. Jika bisa, segera kita minta usut kenapa bisa banyak sekali anggaran yang tidak tepat sasaran,” katanya saat Rapat Dengan Pendapat Komisi VII DPR dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, dikutip ArahKata.com pada Senin, 30 Januari 2023.
Baca Juga: Anggota DPR: Penipuan Berkedok Koperasi Triliunan Rupiah, Pelaku Malah Divonis Bebas
Mulyanto kemudian mencontohkan sikap lembaga itu, ketika menyampaikan prakiraan cuaca pada 28 Desember 2022 lalu. Padahal, BRIN tidak memiliki kewenangan diseminasi atau penyebaran informasi ke publik terkait kebencanaan, termasuk prakiraan cuaca.
Apalagi, prakiraan cuaca akan terjadinya bencana tersebut disampaikan secara pribadi oleh peneliti BRIN lewat media sosial. Informasi itu tak disampaikan BRIN sebagai lembaga resmi yang menyebarkannya ke publik.
“Ngapain BRIN sampaikan informasi itu ke publik? Itu kan tugas BMKG. Sebaliknya, untuk kasus yang penting mereka ini lambat sekali jadi usul saya seperti yang tadi disampaikan teman-teman Komisi VII kalo gini terus kinerjanya lebih baik diganti saja dengan yang lebih ahli dibidangnya,” tutur Mulyanto.
Baca Juga: Surya Paloh Beberkan Suasana Pertemuan Penting Dengan Jokowi
Kepala BRIN Dicopot
Anggota Komisi VII DPR, Syaikhul Islam Ali mendukung penuh rekomendasi Komisinya terkait pencopotan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.
Penggantian itu dinilai akan menjadi pintu masuk dalam menyelematkan lembaga yang digadang-gadang sebagi pusat lahirnya berbagai inovasi dan pengembangan teknologi di tanah air tersebut.
“Kami mendukung penuh putusan rapat Komisi VII DPR untuk menganti Kepala BRIN. Kami menilai hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN. Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu, 1 Januari 2023.
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno Imbau Anak Muda: Jangan Jadi Kaum Rebahan
Syaikhul Islam Ali mengatakan, sebagai lembaga baru, BRIN harusnya fokus pada program konsolidasi kelembagaan. Apalagi BRIN merupakan lembaga yang terbentuk atas berbagai entitas riset dan inovasi yang jumlahnya belasan hingga puluhan.
“Nah harusnya ada prioritas program terkait konsolidasi kelembagaan ini. Tetapi fakta di lapangan masih ada kerancuan terkait otoritas kewenangan maupun skema pengabungan. Banyak pegawai BRIN yang mengeluh karena harus rebutan sekadar tempat duduk karena ketidaksiapan sarana prasarana dalam proses pengabungan ini,” ucapnya.
Dia mengakui jika program konsolidasi BRIN ini merupakan masalah krusial dan tidak mudah untuk dilakukan. Di sinilah harusnya peran penting dari kepala BRIN sebagai leader untuk memastikan proses konsolidasi kelembagaan ini berjalan smooth dan bisa diterima oleh semua pihak.
“Namun hampir dua tahun terakhir tidak ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan sehingga BRIN masih belum menemukan pola terbaik dalam menghasilkan kebijakan di bidang riset dan inovasi,” kata Syaikhul Islam Ali.
Legislator asal Jawa Timur I ini menegaskan jika perlu ada upaya cepat dalam menyelamatkan BRIN. Salah satunya dengan menganti sosok kepala BRIN Laksana Tri Handoko dengan yang lebih berkompeten.
Dia pun menyarankan agar pertimbangan kapabilitas dan profesional harus ditonjolkan dalam memilih Kepala BRIN yang baru alih-alih pertimbangan politis.
Baca Juga: Ratusan Ribu Pekerja di Prancis Gelar Aksi Mogok Massal Kedua Protes Pensiun
“Sebagai seorang menajer bisa saja kepala BRIN tidak harus berlatar seorang peneliti tetapi seorang manajer profesional untuk memastikan konsolidasi kelembagaan bisa dilakukan dengan seksama. Kita tahu bersama misalnya menteri kesehatan meskipun tidak berlatar sebagai seorang dokter ternyata mampu memperbaiki kinerja dari Kementerian dalam menghadapi situasi pandemi kemarin,” tutur Syaikhul Islam Ali.***
