Network
Salah satu aspek yang harus didorong untuk mewujudkan ekosistem halal tersebut adalah percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha/industri, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menurut data Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2019 saja jumlahnya mencapai 65,47 juta unit usaha.
Kewajiban seritifikasi halal bagi pelaku industri, khususnya bagi industri UMKM akan menjadi problematika tersendiri yang tidak mudah. Hal ini terkait kharakteristik UMKM yang pada umumnya mempunyai banayak keterbatasan dalam hal finansial, manajemen, SDM dan kemampuan dalam beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru di dunia bisnis.
Baca Juga: Lantang! 20 Ormas Sipil Surati Jokowi, Tolak Perpres Peta Jalan Industri Hasil Tembakau
Bagi Muhammadiyah kewajiban dalam sertifikasi halal ini sebagai bentuk tantangan sekaligus ajang untuk berdakwah dalam koridor amar ma’ruf dan nahi munkar (QS.3 : 104).
Dari sudut pandang ajaran Islam, perintah mengonsumsi produk yang halal dan thayyib sudah tegas diperintahkan Allah SWT dalam Al Qur’an antara lain QS.2 : 168 dan 172. Kemudian dari segi aturan kenegaraan, sertifikasi halal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan pemahaman syar’i dan kewajiban konstitusional, Muhammadiyah sejak tahun 2018 telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan membentuk Lembaga Pemeriksa dan Kajian Halalan Thayyiban (LPHKHT) Muhammadiyah sebagai salah satu stakeholder utama dalam ekosistem halal di Indonesia.
Pada Mei 2021, LPHKHT Muhammdiyah telah memperoleh akreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal dari instansi pemberi akreditasi resmi pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH) Kementerian Agama RI.
Baca Juga: Aniaya Pria yang Dicurigai Maling hingga Tewas, 4 Sekuriti Ancol Ditangkap Polisi
Dalam memfungsikan dirinya sebagai stakeholder utama ekosistem halal di Indonesia, LPHKHT Muhammadiyah tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan seluruh stakeholder dan sumberdaya yang dimiliki organisasi Muhammadiyah khususnya Halal Center yang dibangun dan didirikan di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyiyah (PPolis
Lembaga-lembaga ini milik PTMA inilah yang akan diperankan sebagai garda terdepan yang paling relevan dan memiliki kemampuan untuk menangani urusan dan mendampingi UMKM mulai dari fase persiapan sampai dengan siap disertifikasi Halal.
