Network
"Revolusi digital yang inklusif ini membutuhkan access, affordability, dan ability. Tiga hal ini harus kami upayakan agar demokratisasi akses digital dapat berjalan, misalnya persiapan infrastruktur digital yang memadai dan merata," papar Jokowi.
Baca Juga: FWJ Sorot Kegiatan Gowes Ala Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI
Kedua, ASEAN harus menjadi pemain besar dalam ekonomi berbasis digital. Menurutnya, ASEAN tidak boleh hanya sekadar menjadi pasar dari ekonomi digital semata.
"Ekonomi digital harus membantu UMKM kawasan ASEAN untuk masuk dalam rantai pasok global. UMKM adalah tulang punggung ekonomi ASEAN karena UMKM mewakili 89 sampai 99 persen dari seluruh perusahaan di ASEAN," jelas mantan Wali Kota Solo itu.
Untuk itu, ia percaya transformasi digital UMKM akan mendorong perekonomian di ASEAN. Makanya, pemerintah di masing-masing negara ASEAN harus punya andil yang lebih besar dalam mendorong transformasi digital. "Ini penting untuk menjadikan ASEAN menjadi kawasan yang digital friendly," katanya.
Sementara, Jokowi mengklaim Indonesia punya ekosistem yang cukup menjanjikan. Pasalnya, jumlah perusahaan rintisan di Indonesia mencapai 2.993 pada 2019 lalu. Jumlah itu menjadi yang terbesar di dunia.
Baca Juga: LaNyalla Minta Daerah Berani Likuidasi BUMD Tak Produktif
Selain itu, Indonesia juga memiliki satu decacorn dan empat unicorn. Pemerintah, kata Jokowi, terus memberikan dukungan pengembangan digital dengan memberikan insentif berupa super tax deduction bagi industri yang berinvestasi dalam riset dan pengembangan.
Ketiga, pemerintah harus memperkuat sinergi untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif di ASEAN. Masing-masing negara di kawasan ASEAN harus bekerja sama untuk mengeliminasi hambatan perdagangan digital, membangun kepastian hukum, dan memperkuat kemitraan.
"Sinergi ini harus bersifat inklusif, tidak ada satupun yang boleh tertinggal. Itulah prasyarat jika ingin menjadikan kawasan ASEAN sebagai pemenang dalam era transformasi digital ini," tutup Jokowi.
