Network
ARAHKATA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menanggapi kisruh Demokrat dengan menyebut masalah tersebut adalah urusan internal partai, dan menyinggung sikap Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat konflik di tubuh PKB.
Dia mengingatkan, SBY yang pada saat itu menjabat sebagai presiden tidak melakukan pelarangan ketika muncul dua versi PKB.
“Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” kata Mahfud melaui akun twitternya, yang dikutip Minggu 7 Maret 2021.
Baca Juga: Sudah Diet dan Olahraga Tapi Perut Masih Buncit, Waspada FodMaps!
Sejumlah penyataan Mahfud tersebut direspon langsung Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dengan menyatakan pernyataan Mahfud Md terlalu berputar-putar.
"Penjelasan Prof Mahfud terlalu berputar-putar, padahal permasalahan ini sangat simpel," ucap Herzaky melalui keterangan resminya, Sabtu 6 Maret 2021.
Dia pun menolak jika masalah tersebut dibilang murni masalah internal Partai Demokrat. Pasalnya menurut Herzaky, terdapat nama Moeldoko yang merupakan orang lingkungan istana turut hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca Juga: Corona B117 Masuk Indonesia, Lakukan Cara Ini untuk Tingkatkan Imun Tubuh!
“Ada keterlibatan Kepala Staf Presiden yang nyata dan terang benderang, yang dibuktikan dengan dipilihnya nama beliau oleh KLB dagelan ini sebagai Ketua Umum abal-abal. Lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko pun menerima keputusan ini," paparnya.
Disebut dagelan, dikatakan Herzaky, karena yang menyelenggarakan KLB adalah Mantan Kader Partai Demokrat dan pihak eksternal.
