Network
ARAHKATA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menilai kepolisian daerah dan kepolisian resort di kabupaten dan kota harus lepas dari intervensi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).
"Secara institusi, Polri saya usulkan agar Polres ataupun Polresta di tingkat kabupaten dan kota itu terpisah dari forkompinda. supaya bisa independen ketika menyisidik kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan, termasuk kasus politisasi identitas yang marak terjadi," ujar Habib Syakur kepada awak media, dikutip ArahKata.com Kamis, 5 Januari 2022.
Habib Syakur menyebut polisi akan leluasa dan lepas dari intervensi ketika mengusut kasus yang terkait pejabat daerah, termasuk pimpinan partai politik di daerah.
Baca Juga: Kejagung Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Proyek BAKTI Kemkominfo
"Seperti di Kota Malang. Kasus Perindo terkesan polisi sangat takut dengan forkompinda. Padahal ini kan kasus sensitif ya, soal HTI," jelas Habib Syakur.
Habib Syakur menuturkan, ketua Perindo Kota Malang melaporkan dugaan pencemaran nama baik gara-gara fotonya dipublikasi di media sosial sedang berbendera HTI. Namun kasus ini mengendap hanya dengan permohonan maaf dari terlapor.
"Buktinya para terlapor seakan-akan membuat sendiri membuat video permohonan maaf, padahal itu dianjurkan. Atau bisa jadi dipaksa mbuat video permohonan maaf," jelasnya.
Baca Juga: Hakim PN Jaksel Tinjau Rumah Dinas Ferdy Sambo
Padahal, lanjut Habib Syakur, kasus itu sensitif karena seseorang dituduh HTI. Herusnya Polresta menyidiknya dengan tegas dan memutuskan bahwa yang dituduh itu tak terbukti sebagai pengikut HTI, atau benar tuduhan itu bahwa dia pengikut HTI.
