Network
Dedi pun menyinggung sikap PPP yang dinilai tidak memiliki keberanian utnuk mengajukan hak angket.
Terlebih, karena perolehan suara PPP di Pemilu kali ini terancam tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.
Baca Juga: Nagita Slavina Tak Mampu Beli AQUA Botol saat SMA: Mampunya Beli yang Gelas, 500 Perak
"Bahkan bisa saja perolehan suara di Pemilu 2024 menjadi sandera agar PPP tidak ikut campur dalam hal hak angket," kata Dedi, Kamis (14/3/2024).
Menurut Dedi, Jokowi bisa saja terbukti melakukan pelanggaran di masa Pemilu 2024 jika hak angket digulirkan.
Dia berpendapat, kekhawatiran tersebut yang membuat Jokowi melakukan perlawanan terhadap partai pendukung hak angket.
Baca Juga: Demi Kedaulatan Energi Nasional, FSPPB: Kawal Perjalanan UU Migas
"Kekhawatiran itu membuat presiden akan lakukan banyak hal untuk menghalau hak angket, termasuk menggunakan instrumen hukum untuk memberikan perlawanan pada parpol," ujar Dedi.
Khususnya PPP, menurutnya, sangat mungkin akan bertentangan langsung dengan Jokowi jika mengajukan hak angket.
Sebab Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno adalah loyalis Jokowi.
