Network
ARAHKATA - Peruntukan anggaran Dana Desa (DD) yang semestinya digunakan untuk pembangunan desa, rupanya tidak untuk di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara. Di desa itu, kantor Kepala Desa dibangun dengan sangat megah dan mewah.
Sekilas jika diperhatikan dari bagian depan kantor sang Kades, bangunannya mirip dengan Istana Merdeka, tempat berkantornya Presiden Joko Widodo di ibukota Jakarta.
Terkait keberadaan kantor desa mirip Istana Merdeka, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti spontan memberi kritikan.
Baca Juga: Diduga Korupsi Dana Desa, Polres Batubara Tangkap Mantan Kades
LaNyalla memberi kritikan lantaran pembangunan kantor desa tersebut menggunakan dana desa.
“Dana desa tidak sepantasnya untuk membangun kantor desa supaya terlihat megah,” ujar LaNyalla, Sabtu 21 November 2020, sesaat sebelum meninggalkan Sultra di Bandara Haluoleo, Kendari untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja.
Kantor Desa yang baru jadi itu seperti versi kecil Istana Merdeka, tempat Presiden berkantor.
Di Kantor Desa Cempaka, terlihat pilar-pilar tinggi megah yang mencolok.
Bangunannya pun sama seperti di Istana Merdeka, terlihat lambang Garuda Pancasila tepat di tengah atap gedung.
Baca Juga: Refly Harun Sebut Komunikasi di Lingkungan Istana Kacau
Potret kantor desa tersebut viral dan menjadi perbincangan masyarakat usai dipamerkan oleh jajaran perangkat desa melalui media sosial.
Pembangunan kantor desa mewah itu menghabiskan biaya hampir Rp400 juta dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2020.
LaNyalla mengingatkan, dana desa seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi warga.
Menurutnya, kantor desa kurang memiliki manfaat bagi masyarakat secara umum.
“Peruntukan dana desa fokusnya untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menstimulasi ekonomi desa. Kantor desa itu kan yang pakai cuma kepala desa dan perangkatnya. Tak ada gunanya bagi warga,” kata LaNyalla.
Senator asal Dapil Jawa Timur itu menegaskan, perangkat desa harus paham betul soal penggunaan dana desa.
Baca Juga: Nelayan Desa Lambopini Dapat Bantuan Lima Perahu
LaNyalla mempertanyakan apa fungsi membangun kantor desa yang megah hingga mengeluarkan dana besar.
“Dana desa harus digunakan untuk peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa,” sambung LaNyalla.
LaNyalla pun meminta Pemda untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
Ia berharap, pembangunan kantor desa menggunakan dana desa ini tak kembali terulang.
“Senator juga harus ikut mengawasi. Jangan kebobolan seperti di Desa Cempaka yang ingin punya kantor seperti Istana malah banyak menghabiskan uang yang seharusnya untuk rakyat,” tandas LaNyalla.***
