Network
KETUJUH (Nilai E untuk Pelaksanaan PJJ)
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sangat terkendala selama 9 bulann ini. Baik untuk PJJ Daring apalagi PJJ Luring. Sangat minim sentuhan/intervensi kebijakan Kemdikbud khususnya terhadap PJJ Luring. Hanya 12% guru-siswa belajar melalui RRI/TVRI/Radio/TV Lokal. Kebijakan Kemdikbud belajar via RRI/TVRI/TV Lokal belum merata dan belum menarik bagi guru dan siswa (Survei P2G). Apalagi ditambah SKB 4 Menteri Jilid III yang terkesan ragu-ragu dan tidak tegas.
“Persoalan PJJ sejak Maret 2020 sampai sekarang yang relatif hampir sama menjadi bukti bahwa koordinasi dan kerjasama lintas kementerian yang “leading sectornya” adalah Kemdikbud tidak berjalan dan belum optimal, khususnya dalam memberikan sentuhan kebijakan bagi PJJ Luring, termasuk Pemda. Untuk kebijakan Pelaksanaan PJJ di masa pandemi, P2G memberi nilai 58 kategori Predikat E atau nilai merah,” demikian beber Iman yang merupakan guru honorer pelajaran Sejarah ini.
Baca Juga: Waspada Varian Baru Covid-19, Jepang Larang WNA Masuk
KEDELAPAN (Nilai D untuk POP)
Lahirnya kebijakan Program Organisasi Penggerak sudah bermasalah sejak dalam proses rekrutmen. Memunculkan polemik publik (kasus pengunduran diri LP Ma'arif NU, Dikdasmen Muhammadiyah, dan PGRI). Tim Kemdikbud tidak proporsional dalam menentukan Ormas, baik dari kualifikasi Ormas maupun dari segi penentuan nominal: Gajah, Macan, dan Kijang. POP tetap dipaksakan dilaksanakan 2021. Padahal sudah kehilangan legitimasi moral pascapengunduran diri 3 Ormas pendidikan terbesar Indonesia. POP juga berpotensi tumpang-tindih dengan skema pelatihan Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Untuk kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP), P2G memberi nilai 60 kategori Predikat D atau nilai merah.
Sedangkan menurut Indra Charismiadji, selama ini Kemdikbud minim untuk gotong-royong. “Minimnya gotong royong karena tidak ada pelibatan publik dalam pengambilan kebijakan terbukti dengan mundurnya Muhammadiyah, LP Ma’arif NU, dan PGRI dari POP, tidak ada koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan PJJ dgn pemerintah daerah,” demikian tuturnya.
KESEMBILAN (Nilai C untuk Guru dan Sekolah Penggerak)
Untuk diketahui program Guru Penggerak ini masih sedang proses rekrutmen. Metode pelatihan bagi guru yang formatna relatif baru. Namun P2G melihat pelatihan guru penggerak terlalu lama 9 bulan, sementara itu guru tetap wajib mengajar minimal 24 jam. Kebijakan ini juga berpotensi diskriminatif sebab metodenya hanya daring/online. Sekali lagi kebijakan Kemdikbud masih bias ibukota. Bagaimana guru yang tak dapat mengakses internet dan tak punya perangkat digital? Untuk kebijakan Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak, P2G memberi nilai 75 kategori Predikat C atau CUKUP.
KESEPULUH (Nilai D untuk Bantuan Kuota Internet)
