ARAHKATA - Komisi A DPRD Jawa Timur menilai Gubernur Khofifah Indar Parawansa kurang responsif terhadap kekosongan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi Jatim. Akibatnya hingga saat ini 17 OPD masih dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah menegaskan, seharusnya Gubernur Khofifah peka karena posisi kepala OPD itu sangat strategis sehingga harus diisi oleh definitif, bukan Plt.
"Jika tak segera diisi, maka akan mengganggu kinerja Pemprov," kata Hadi Dediansyah, dikonfirmasi, Rabu 10 Februari 2021.
Baca Juga: Pelanggan Keluhkan Kenaikan Tarif Air Perumdam TKR
Menurutnya, seharusnya Khofifah segera tanggap ketika melihat ada kepala OPD yang akan purna tugas dengan melakukan assessment untuk penggantinya.
Bukan sebaliknya, dibiarkan hingga dipimpin Plt sehingga tidak bisa membuat kebijakan strategis.
“Jauh-jauh hari ketika ada kepala OPD yang akan pensiun segera dilakukan seleksi. Jangan sampai ada plt kadis karena tak bisa mengambil kebijakan strategis,” pintanya.
Baca Juga: Catat! Diskon Besar-besaran Perayaan Imlek dan Valentine Ada di Toko Ini
Politisi asal Partai Gerindra itu menilai OPD dipimpin Plt kurang efektif. Mengingat hingga saat ini optimalisasi dengan target kinerja kepala daerah tak maksimal.
"Seluruh OPD tak siaga dalam menjalankan kinerja dari gubernur karena diisi oleh Plt,” ujarnya.
Sekedar diketahui, sebanyak 17 OPD dilingkungan Pemprov Jatim saat ini mengalami kekosongan pimpinan karena memasuki purna tugas dan meninggal dunia.
Dengan begitu, tak terjadi kekosongan, maka gubernur Khofifah menempatkan plt kepala di 17 OPD tersebut.