ARAHKATA - Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia, H.E. Mr Olivier Chambard diketahui mengunjungi kota Bandung pada Selasa, 2 November 2021.
Kedatangan Dubes tersebut disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana di balai kota.
Bukan tanpa alasan, kedatangan Dubes Prancis itu ternyata untuk melakukan kerja sama dan belajar dari Kota Bandung.
Baca Juga: Kota Bandung Bakal Punya Mal Pelayanan Publik
Salah satunya tertarik untuk mengetahui strategi penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini dinilai cukup terkendali.
Hal ini pun disambut dengan baik oleh Pemerintah Kota Bandung.
Di kesempatan itu, wakil wali kota memang menyampaikan kondisi terkini COVID-19 di Kota Bandung.
Baca Juga: Pemkot Bandung Optimis Vaksinasi COVID-19 Penuhi Target Akhir 2021
Menurutnya saat ini pandemi sudah cukup terkendali, bahkan target vaksinasi untuk dosis pertama sudah menyentuh angka 92 persen.
“Insyaallah herd immunity segera terbentuk, sehingga akan ada percepatan pemulihan ekonomi,” ucap wakil wali kota usai menerima Dubes Prancis.
"Pak Dubes juga menawarkan kerja sama di bidang tertentu yang mungkin bisa terjalin antara Prancis dengan Kota Bandung," lanjutnya.
Baca Juga: Pemkot Bandung Gandeng Persib Gelar Vaksinasi COVID-19
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan beberapa persoalan yang selama ini menjadi fokus utama penanganan pemerintah.
Seperti permasalahan sampah dan transfortasi publik karena Prancis dinilai cukup unggul dalam bidang tersebut.
"Kami sangat berharap bisa dibantu oleh Pemerintah Prancis, maka kami membutuhkan bantuan teknologi yang bisa membantu permasalahan sampah dan transportasi,” imbuh Yana.
Baca Juga: Wali Kota Bandung Buat Mural, Ini Katanya
Wakil wali kota mengajak Duta Besar untuk menggandeng para pengusaha Prancis agar mau menjalin kerja sama dan investasi di Kota Bandung. Terlebih Kota Bandung memiliki keunggulan di bidang pariwisata.
“Harapannya pertemuan ini bisa menghasilkan kerja sama, karena Bandung ini punya keunggulan pariwisata. Di samping itu, Kota Bandung memiliki kemudahan perizinan dalam berinvestasi,” katanya.***