Network
Baca Juga: Kenangan Romantika Anang KD, Netizen Doakan yang Terbaik untuk Keduanya
Mereview keberadaan dan pengelolaan energi, Didi menjelaskan, dahulu awal-awal zaman Pemerintahan Jokowi, masih banyak swasta yang mengelola mikro hidro di beberapa tempat. Untuk itu, saat ini untuk kuota mikrohidro, PLN punya kewenangan penuh terhadap hal tersebut.
“Jadi saya pikir kalau bersinergi terhadap program-program Pemda, ingin punya sendiri, punya keinginan sendiri membangun energi terbarukan di daerah, otomatis mereka harus bersinergi dengan beberapa macam Kementerian dan lembaga-lembaga lainnya. Kalau tidak mereka tidak akan bisa membangun sendiri, karena terkait dengan finance. Kalau APBD tidak mungkin membiayai energi baru terbarukan, seperti membangun PLTM, PLTS tanpa ada support dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Terkait pemerataan pembangunan energi terbarukan, Didi berharap, besarnya potensi daerah terhadap energi baru terbarukan,seperti di wilayah timur Indonesia, berharap support pemerintah secara maksimal terutama masalah Finance agar dipermudah.
Baca Juga: Kemenag Ajak 10 Kampus Islam Negeri Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Islam
“Kerjasama dengan pihak asing terkait dengan investor untuk investasi, kalau tidak begitu kita akan kesulitan. Kita memahami Kalau tidak ada support dari pemerintah terkait perizinan, finance dan lain-lain, itu akan susah. Terkait kuota yang ada di PLN agar dibuka saja, agar kita bisa mendapatkannya. Selama ini, yang ada seperti lelang terbuka kuotanya kuota besar, kita tidak akan mampu. Kecuali ada investor yang masuk ke Indonesia. Untuk pembangunan tersebut, seharusnya harus dibantu sinergi. Karena jika tidak ada Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN itu akan susah. Harus satu pintu, birokrasi harus dibuka semua karena biasanya kesulitan itu ada di birokrasi terkait perizinan,” paparnya.***
