Network
Tak cukup sampai di situ, KPK juga akan terlibat dalam program pelayanan ekspor-impor national single windows (NSW) di Batam. Luhut meyakini, jika KPK terlibat, negara bisa menghemat anggaran yang digelontorkan untuk proyek tersebut.
Baca Juga: Kontroversi dengan Kim Jung Hyun Terungkap, Seo Ye Ji Mundur dari Drama Island
"Tadi pagi, kami baru rapat dengan beberapa menteri dan beberapa dirjen untuk follow up terkait pelaksanaan national single window yang ada di Batam. Karena apa? Teman-teman sekalian, di program tersebut, kita bisa mengurangi cost," tutur Luhut.
Di negara tetangga, lanjut Luhut, cost pelabuhan itu hanya 13 persen. Sementara di Indonesia, cost pelabuhan mencapai 23 persen.
"Artinya, lebih dari 10 persen, inefisiensi kita. Nah sekarang dengan digitalize, ini semua dengan peran kita bersama dengan peran KPK," imbuh Luhut.
Baca Juga: KPK Temukan Bukti Elektronik Saat Geledah Rumah Bos PT PKN
Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyinggung soal masalah penggunaan komponen dalam negeri alias TKDN.
Luhut menguraikan, belanja modal dan barang pemerintah totalnya mencapai Rp1.300 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, ada 45 item besar yang memakan banyak anggaran. Di mana, hampir semua barang-barang tersebut harus diimpor.
"Nilainya itu sekitar US$34 miliar. Itu kita semua impor, hampir semuanya," kata Luhut menyanyangkan.
Setelah dihitung kembai, lanjut Luhut, dari ada 17 item yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Jika ditotal, nilai 17 item tersebut nilainya mencapai Rp225 triliun.
