Network
ARAHKATA - Persoalan banjir yang kerap jadi langganan di Kota Depok mendapat sorotan dan dinilai perlu upaya serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menanggulanginya.
Kinerja Kepala Daerah Depok sebagai penanggung jawab wilayah pun tak luput jadi sorotan akibat banjir yang kerap mendera warga.
"Penanggung jawab utama tetap kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota sebagai eksekutif dan kuasa pengguna anggaran," kata Anggota DPRD Depok fraksi PDIP Ikravany Hilman, Selasa, 16 November 2021.
Baca Juga: Pemkot Depok Dinilai Belum Serius Tangani Banjir di Pondok Jaya
Dia mengatakan, Pemkot harusnya mampu mengunakan kewenanganya jika adanya aktifitas warga yang mampu timbulkan banjir.
"Kalau ada warga yang bandel Pemkot punya otoritas untuk menertibkan kok. Saya tidak bilang mudah, tapi kewenangan dan sumber daya ada di Pemkot," ujar Sekertaris Partai PDIP Depok ini.
Persoalanya, masih kata Ikravany, tinggal seberapa maksimum penggunaan kewenangan dan sumber daya tersebut. Jangan sampai belum-belum sudah mempersalahkan kiriman air dan prilaku warga.
Baca Juga: Tempat Karaoke dan Wisata di Depok Boleh Beroperasi, Berikut Aturannya!
Menurutnya, perlu ada pemetaan soal angka total titik banjir dan di Depok. Ada berapa puluh atau ratus titik banjir di Depok, lalu berapa banyak yang karena persoalan alam lalu, berapa banyak yang terjadi karena tata kota yang semrawut. Termasuk di dalamnya infrastruktur yang dibangun ala kadarnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Depok Edi Masturo mengatakan jika soal banjir masuk dalam program jangka menengah Depok.
