Network
"Kondisi ini setidaknya dapat meminimalisir tingkat pendidikan Pekerja Migran Indonesia dalam sektor formal yang berimbas pada peluang kerja bagi tenaga kerja migran itu sendiri" ujar Yudi.
"Dalam upaya tata kelola tenaga kerja migran Indonesia kedepannya, pemerintah tentunya akan mengajak B2P3 dan SPMI-PP untuk bisa memberikan edukasi bagi para calon tenaga kerja migran Indonesia untuk bekal mereka bekerja di negara yang dituju" tukasnya.
Baca Juga: B2P3 DKI Jakarta Ditargetkan Terbentuk Maret, 6.000 Orang Sudah Mau Bergabung
Ditempat yang sama, Ketua Umum Serikat Pekerja Migran Indonesia Patriot Pancasila (SPMI-PP) Ahmad Faisol menambahkan, SPMI-PP akan mewadahi serta memberikan perlindungan bagi pekerja Indonesia di dalam dan di luar negeri.
Ahmad Faisol mengatakan SPMI-PP mendudukkan Pekerja Migran Indonesia sebagai subjek dan penyumbang devisa kepada negara.
"Selama ini mereka sebagai objek padahal mereka itu subjek. Serikat Pekerja Migran Indonesia mendudukkan persoalan ini pada tempatnya" kata Faisol, Minggu 12 Desember 2021.
Baca Juga: 22 WNI Tewas di Kapal Tiongkok, B2P3: Jokowi Bicaralah, Ini Soal Kemanusiaan!
Ahmad Faisol mengatakan bahwa pihaknya juga memberi saran dan usulan kepada pemerintah dan pihak lain untuk berpikir maju terhadap para Pekerja Migran Indonesia.
Termasuk dalam hal ini bagaimana memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang mengalami persoalan seperti menjadi korban Human Tracficking atau juga jual beli pekerja seksual.
"Perlindungan kepada pekerja migran harus ada edukasi tentang kewajiban dan efek samping sebagai pekerja migran." pungkasnya.***
