Network
Baca Juga: Pemerintah Bikin Rekayasa Lalu Lintas di Masa Nataru
Aksi mogok kerja ini direncanakan akan berlangsung dari Rabu, 29 Desember 2021 mulai pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 7 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.
Dan dapat diperpanjang sampai dengan dipenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan surat FSPPB kepada Menteri BUMN Republik Indonesia No. 110/FSPPB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Nicke Widyawati).
Terkait hal tersebut Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono menyayangkan keputusan dari FSPPB yang seharusnya lebih mengerti tentang tujuan berorganisasi dari Serikat Pekerja.
Menurutnya tujuan dari perjuangan Pekerja adalah hak- hak normatif untuk kesejahteraan para Pekerja. Bukan untuk tujuan meminta mencopot direktur utama Pertamina.
"Pergantian Direksi di BUMN bukan ranah dari Serikat Pekerja tapi merupakan hak dari pemegang saham dalam hal ini kementrian BUMN. Apalagi dengan ancaman pemogokan di Pertamina ini sudah sangat kontraproduktif nantinya" kata Tri Sasono dalam keterangan persnya, Rabu 22 Desember 2021.
“Kalau hanya karena masalah deadlocknya dalam penyusunan PKB ( Perjanjian Kerja Bersama) antara manajemen dan Serikat Pekerja, itu bisa dilakukan dengan jalan dialog kembali untuk dicari jalan keluarnya,” ungkapnya.
Apalagi kata Tri Sasono, jika hanya karena persoalan kesejahteraan, Pekerja Pertamina selama ini merupakan Pekerja yang paling bagus tingkat kesejahteraannya.
Jadi FSP BUMN Bersatu meminta kepada para Pekerja di Pertamina jangan melakukan pemogokan apalagi ini sudah mendekati masa liburan panjang dimana stock BBM harus cukup tersedia, jika mogok maka sama saja ini bisa dikatakan sebagai bentuk sabotase pada pemerintah,” bebernya.
Malah nantinya persepsi publik terhadap rencana aksi mogok FSPPB dipikir pasti ada muatan politik dan terkesan ada pesanan dari oknum oknum yang ingin sekali mengantikan posisi Dirut Pertamina keliatannya. dan bukan murni sebagai cara cara berjuang dari Serikat Pekerja.
