Ketua MPR Bambang Soesatyo Dukung ajakan Presiden Jokowi Berkemah di IKM Nusantara

- 2 Maret 2022, 09:33 WIB
 Ketua MPR Bambang Soesatyo saat berpidato pada Rapimnas TNI-Polri. (Antara)
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat berpidato pada Rapimnas TNI-Polri. (Antara) /Wijata Kusnaryanto / ARAH KATA

 

ARAHKATA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik ajakan Presiden Joko Widodo berkemah di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada 14-16 Maret 2022.

Bambang Soesatyo katakan titik nol referensi koordinat pembangunan kompleks Istana Negara dan Pusat Pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

Bambang Soesatyo yang biasa disapa Bamsoet, mengatakan di sela acara Rapat Pimpinan TNI – Polri di Mabes TNI, Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa, 2 Maret 2022.

“Tidak salah jika Presiden Joko Widodo berencana kemah di sana sekaligus bersinergi dengan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk menyukseskan pembangunan IKN Nusantara,” kata Bamsoet.

Baca Juga: Menkumham Yasonna H Laoly Raih Penghargaan PAFIOO dari Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte

 

Menurut dia, saat pemerintah berjuang membangun IKN Nusantara dari sisi pembangunan fisik, maka MPR akan memperkuat dengan berjuang dari sisi politik kebangsaan, salah satunya dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Memastikan siapa pun yang menggantikan Presiden Joko Widodo pasca 2024 akan tetap melanjutkan proses pembangunan IKN. Mengingat dari ‘master plan’ Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan waktu 15 tahun hingga 20 tahun,” ujarnya.

Dia mendukung arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara sudah bulat dan tidak perlu dipertentangkan terlebih oleh para personel TNI-Polri.

Menurut dia, gagasan membangun ibu kota baru di luar Pulau Jawa sudah terjadi sejak era Pemerintahan Presiden Soekarno yang mengusulkan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sejak tahun 1957.

Baca Juga: Berkat MotoGP 2022, Lombok Akan Jadi Destinasi Wisata Internasional

Setelah itu, menurut Bamsoet, Presiden Soeharto kemudian mewacanakan Jonggol sebagai pusat pemerintahan melalui Keppres No. 1 Tahun 1997. Namun kedua rencana tersebut belum terlaksana karena berbagai hal seiring beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian sudah semakin berat.

“Jakarta sudah tidak mampu lagi ditopang oleh kemampuan daerah penyangga di sekitarnya, maka pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang digagas Presiden Joko Widodo semakin menemukan urgensinya,” katanya.

Dia menilai wilayah IKN Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda, luas wilayah darat mencapai 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut mencapai 68.189 hektare.

Strategis

Secara administratif, menurut dia, IKN Nusantara terletak di dua kabupaten “existing”, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Kecamatan Penajam dan Sepaku serta di Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja.

Pengembangan wilayah IKN Nusantara sendiri, lanjut Bamsoet terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yaitu Kawasan Pengembangan IKN dengan luas wilayah mencapai 199.962 hektare.

“Kawasan IKN dengan luas wilayah mencapai 56.180 hektare serta Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang merupakan bagian dari Kota IKN dengan luas wilayah mencapai 6.671 hektare,” katanya.

Baca Juga: Imbas Konflik Rusia-Ukraina, Pemerintah Diminta Genjot Produksi Komoditas Energi Nasional

Bamsoet menjelaskan untuk mewujudkan IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua, pembangunannya memiliki tiga visi utama.

"Yaitu kota berkelanjutan di dunia yang aman dan terjangkau, selaras dengan alam, terhubung aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, serta pembangunan yang rendah karbon, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan serta simbol identitas nasional," ucap Bamsoet.***

Editor: Wijaya Kusnaryanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x