Anggota DPRD DKI Nilai Lurah dan Camat Penyebab Anak Gizi Buruk

- 16 Mei 2022, 23:50 WIB
Pelayanan Posyandu
Pelayanan Posyandu /dok.foto/Kemenkes

ARAHKATA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi D Hardiyanto Kenneth menilai camat dan lurah tidak peka terhadap kondisi wilayahnya.

Menjadi penyebab munculnya kasus gizi buruk seperti terjadi di Kalideres, Jakarta Barat belakangan ini.

Kenneth yang juga anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan itu menduga kasus di Kalideres tersebut bukanlah murni kesalahan dari Dinas Kesehatan Jakarta Barat, akan tetapi timbul karena ketidakpekaan dari Camat dan Lurah Kalideres terhadap kasus tersebut.

Baca Juga: Respon Antonio Conte Usai Tottenham Menang Kontra Burnley


"Dinkes Jakbar, sifatnya hanya menerima laporan dan segera langsung melakukan penanganan. Secara prinsip kan tidak mungkin Dinkes Jakbar mengetahui orang yang sakit kalau tidak ada aduan. Seharusnya Camat dan Lurah Kalideres bisa lebih sensitif, mereka bisa memaksimalkan peran RT, RW dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di wilayahnya masing masing," ucap Kenneth di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, jika camat dan lurah bekerja maksimal pasti bisa diantisipasi dari awal dan tidak perlu adanya balita yang terjangkit gizi buruk, karena tupoksi cegah dini dan deteksi dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) serta menjadi katalisator program pemerintah daerah, secara otomatis melekat di badan organisasi RT, RW dan FKDM.

 Baca Juga: Saingi Tesla, Volkswagen Siap Produksi 800 Ribu Mobil Listrik Tahun Ini

"Tugas camat dan lurah lah yang harus mengontrol serta memaksimalkan peran mereka, karena RT, RW dan FKDM pasti mempunyai data yang valid di wilayah masing masing. Saran saya perlu ada evaluasi karena seharusnya pejabat setempat tahu kondisi masyarakat setempat," ucap Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) PPRA Angkatan LXII itu.

Terkait dengan seorang balita berusia dua tahun di Jalan Lingkungan Hidup III, Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat mengalami gizi buruk sejak awal bulan April 2022, Kenneth menyayangkan kejadian tersebut mengingat Jakarta memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbanyak jika dibandingkan dengan provinsi yang lain.

Halaman:

Editor: Wijaya Kusnaryanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x