Network
"Padahal, lurah berada di garda terdepan dan telah menyerap aspirasi warga, harus memutar otak untuk mewujudkan aspirasi warganya," kata Bima.
"Kami meminta penjelasan dari pemerintah pusat persoalannya apa. Saat ini belum ada model seperti pendanaan kelurahan yang sifatnya permanen, berkelanjutan, dan melembaga," sergahnya kemudian.
Baca Juga: Keluarga Ridwan Kamil Ucapkan Terima Kasih ke Berbagai Pihak Atas Simpati Wafatnya Eril
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, APEKSI juga sudah berdiskusi perihal dana kelurahan dengan Badan Anggaran DPR RI, guna mencari solusi dari mana sumber dana kelurahan bisa didapatkan.
Apakah dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), atau diamanatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami menunggu pemerintah menjelaskan soal dana kelurahan itu. Menurut Anggota Banggar DPR itu sudah jelas, tapi menurut kami belum (kabur)," pungkas Bima.
Baca Juga: KPU Tetapkan Masa Kampanye 75 Hari, Ini Alasannya
Sebelumnya, realisasi penyaluran dana kelurahan tahap pertama masih rendah.
Sepanjang kuartal I tahun 2019, Kementerian Keuangan melaporkan total dana kelurahan yang disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan kepada pemerintah daerah baru mencapai Rp151,45 miliar.
Adapun pagu yang ditetapkan pemerintah untuk dana kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 sebesar Rp3 triliun.
