Network
Ia memberi contoh bila suatu desa mempopulerkan branding sebagai desa nangka, yaitu desa yang menghasilkan buah nangka sebagai unggulan komoditasnya.
Baca Juga: Mensos: Silakan Lapor Jika Ada Pemotongan BLT BBM Kepada Aparat Hukum
Ia mengilustrasikan, 500 pohon nangka ditanam dengan potensi panen satu pohon menghasilkan 50 buah yang harga per buahnya sekitar Rp150 ribu untuk kualitas super, maka desa tersebut akan mendapatkan pemasukan hingga miliaran rupiah saat panen.
“Tapi yang ringan-ringan seperti itu tidak menjadi atensi, saya tidak tahu apa pikirannya tidak sampai kesitu atau bagaimana. Jelas ini bukan infrastruktur, bukan kurangnya dana desa, tapi ini soal kapasitas manusia. Jadi saya usul hari ini kita harus memberi perhatian yang jauh lebih besar kepada peningkatan kapasitas aparatur desa,” kata Yanuar.
Kemudian, hal berikutnya adalah soal desain penataan daerah di mana ia mengusulkan agar mendalami ulang desain otonomi daerah diletakkan di provinsi, harus terkait dengan sistem politik atau sistem hubungan pusat dan daerah, termasuk mengkaji hubungannya dengan sistem pemilihan kepala daerahnya.
Baca Juga: Kemenkominfo Tingkatkan Literasi Digital Rahasia Membuat Konten Viral
Sementara, catatan penting berikut adalah terkait IKN, Yanuar mengutarakan hingga saat ini pihaknya hanya mengetahui laporan soal badan otorita, tetapi tidak dengan perkembangan lainnya.
“Kita betul hanya tahu soal badan otoritanya saja, progress report soal lahan bagaimana, soal Aparatur Sipil Negara (ASN) bagaimana, dan progress report soal infrastruktur bagaimana. Jauh lebih banyak kepada report yang terjadi sejak UU IKN ditetapkan. Mungkin tidak perlu dijawab hari ini, alangkah lebih bagusnya agar disampaikan secara tertulis supaya kita punya pegangan,” pungkasnya.***
