Network
ARAHKATA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS).
Ini adalah produk hukum yang akan mengatur pola kerjasama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat menerima sejumlah Anggota Dewan Pers yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.
Baca Juga: Mendag Zulkifli Temukan 500 Ton MinyaKita Tersimpan di Gudang
Presiden dalam kesempatan itu turut didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sedangkan Ninik didampingi anggota Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Sapto Anggoro, Tri Agung Kristanto, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, dan Yadi Hendriana.
Presiden menyatakan sepakat atas masukan Dewan Pers yang dalam penyusunan Perpres tentang Media Sustainability menyandarkan pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Dalam hal media sustainability ini, Presiden menyetujui bahwa Perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers,” kata Ninik.
Baca Juga: Gibran Effect Sejumlah Tokoh Nasional Menghadap Jelang Tahun Politik
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memastikan diri akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Medan, Sumatera Utara, pada 9 Februari 2023 mendatang.
“Saya akan hadir di HPN Medan,” kata Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mendapat laporan dari anggota Dewan Pers yang berkaitan dengan pergantian pengurus pasca wafatnya Prof Azyumardi Azra, serta laporan mengenai indeks kebebasan pers dan perkembangan media sustainability.
Terkait kebebasan pers, menurut Presiden Jokowi, hal itu sudah selesai.
Baca Juga: Ketum Gerindra Prabowo Ingin Lanjutkan Keberhasilan Pemerintahan Jokowi
“Kalau soal kebebasan pers, saya kira sudah kurang bebas apa. Justru yang penting sekarang adalah media harus bertanggungjawab. Di situ yang penting,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menaruh perhatian besar pada platform global dalam konteks menjaga keberimbangan dan pers yang berkeadilan mesti diantisipasi.
“Perkembangan teknologi artifisial inteligent (AI) harus terus diperhatikan oleh pers,” kata Presiden Jokowi mengingatkan.***
