Network
"Saya sampaikan mafia tanah itu ada lima oknum. Oknum BPN, oknum pengacara, oknum notaris, oknum kecamatan, karena Pak Camat ini adalah sebagai PPAT sementara, dan kepala desa," kata Menteri Hadi dalam satu kesempatan membagi sertipikat tanah program PTSL kepada masyarakat, dikutip ArahKata.com Rabu, 19 April 2023.
Ketua Umum Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) Hariara Tambunanmengapresiasi komitmen Menteri Hadi tersebut dalam memberikan pelayanan terbaik untuk kondusifitas para investor sehingga tidak akan mengganggu keraguan berinvestasi di tanah air seperti yang selama ini menjadi instruksi Presiden Joko Widodo kepada jajaran BPN/ ATR.
Baca Juga: Panglima TNI: TNI Harus Selalu Hadir Mengatasi Kesulitan Masyarakat
Namun Hariara juga meminta agar masalah tumpang tindih izin terhadap kepemilikan dan pengelolaan pertanahan menjadi perhatian serius bagi BPN, baik di tingkat daerah hingga pusat.
Termasuk memerhatikan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang diajukan para pengusaha yang tidak boleh merugikan pengusaha lainnya yang tidak berhak atas HGU yang baru diajukan izinnya.
"Dengan begitu proses dan mekanismenya dilaksanakan tepat sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Agar tidak terjadi tumpang tindih hak yang menimbulkan masalah di masa mendatang. Hal itu penting untuk agar jangan ada keraguan, apalagi ketidakpercayaan terhadap investasi di gara-gara tumpang tindih izin soal tanah dan harus bisa menjamin iklim investasi di Indonesia," ujar Hariara Tambunan di sela-sela bukber Ramadan dan santunan bingkisan lebaran kepada yatim dan dhuafa oleh DPP Hipakad dan diikuti DPD Hipakad Provinsi dan Kabupaten/Kita seluruh Nusantara.
Baca Juga: Dompet Dhuafa Luncurkan Layanan Pemudik Terpadu 2023- Melayani Dari Hati, Mudik Hati-Hati
Hariara yang juga dikenal sebagai politisi senior Golkar ini menambahkan dalam hal peningkatan investasi peran pemerintah pusat dan di daerah juga sangat penting.
"Perlunya saling mendukung dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan berbagai layanan. Demi meningkatkan kualitas layanan publik di bidang agraria dan tata ruang," kata Fungsionaris Pusat Partai Golkar ini.
Hariara sebagai pemilik tambang mengungkapkan persoalan atau adanya konflik pertanahan harusnya menjadi perhatian penting dan harus cepat diatasi oleh pemerintah. Sehingga iklim usaha dan investasi dapat terjamin kondusif untuk memajukan ekonomi daerah.
