Network
Baca Juga: Bareskrim Tetapkan Dito Mahendra Tersangka Kepemilikan Senjata Api Ilegal
Hariara memberikan contoh persoalan HGU yang harusnya bisa diatasi jika menyesuaikan peraturan yang berlaku.
Oleh karena itu diperlukan perhatian dan komitmen serius BPN sesuai dengan penekanan Presiden Joko Widodo agar konflik dan mafia pertahaan diatasi. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan iklim usaha terjamin kondusif.
"Jika ada masalah pertanahan harusnya dikembalikan seperti semula. Harus dibatalkan mengikuti aturan dan undang-undang yang ada. Untuk meninjau ulang sesuai dengan peraturan yang ada," kata Pemilik PT Gorby Putra Utama (GPU) yang ikut angkat bicara menanggapi terkait adanya klaim sepihak lahan PT GPU di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan oleh pihak lain PT Sentosa Kurni.
Baca Juga: TikTokers Diadukan ke Polisi Dinilai Langgar Kebebasan Berpendapat
Dia mengungkapkan awal mula masalah ini ketika pihak BPN pada tanggal Februari tahun 2022 Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor : 00146/Muba atas nama PT Sentosa Kurnia Bahagia milik Haji Halim.
"Kami sudah melayangkan surat ke BPN Sumsel dan BPN Pusat. Intinya dikembalikan saja dan ikuti sesuai peraturan," ungkap Wabendum DPP Partai Golkar ini.
Untuk diketahui PT GPU telah memiliki izin sejak tahun 2007 dan telah menguasai, membebaskan dan membeli lahan dari masyarakat sejak tahun 2009.
Baca Juga: KAI Wajibkan Penumpang Pakai Masker di Dalam Kereta
Yang seyogianya PT GPU terletak seluruhnya di Kabuptaten Musiwaras Utara sesuai Permendagri No. 76 yang menyatakan bahwa lahan PT GPU seluruhnya adalah bagian dari Kabuptaten Musiwaras Utara.
