Network
Ketua Pokja Media Sustainability Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Hery Trianto juga menegaskan bahwa pada umumnya rilis itu perlu di crosscheck dan harus cover both side.
Baca Juga: Elit Nasdem Ungkap Alasan Hijrah ke PDIP, Karna Brata Lesmana: Partai Konsisten!
“Yang penting sebenarnya apakah benar informasinya, harus diverifikasi, kemudian kalau melibatkan dua pihak apalagi itu yang berkonflik seperti yang terjadi pada perusahaan AMDK saat ini, harus dicek kebenaran dari klaim-klaim yang mereka lakukan,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Chandra Setiawan, melihat polemik kontaminasi BPA yang berujung pada upaya pelabelan produk air galon guna ulang ini berpotensi mengandung diskriminasi yang dilarang dalam hukum persaingan usaha.
“Sebabnya, 99,9 persen industri ini menggunakan galon tersebut, dan hanya satu yang menggunakan galon sekali pakai,” katanya.
Baca Juga: Tambah Lagi Praktisi Medis yang Bantah BPA Berpotensi Sebabkan Kemandulan
Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, juga mengatakan sangat menyayangkan adanya upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang menghembuskan isu terkait bahaya BPA di salah satu produk AMDK di masyarakat.
Dia melihat isu soal BPA ini sangat sensitif. Dia meminta agar pihak-pihak yang menghembuskan isu terkait BPA ini tidak merusak pemulihan industri di tengah pasar yang belum bagus akibat pandemi.
“Apalagi saat ini fokus pemerintah adalah memulihkan ekonomi di tengah pandemi. Konsentrasi kita sekarang melakukan pemulihan industri karena pasar di dalam negeri masih belum bagus,” pungkasnya.***
