Network
ARAHKATA- Pemberian Makanan Tambahan atau PMT bagi balita di Depok berupa paket nasi, tahu, perkedel, nugget dan kuah sup masih jadi perbincangan masyarakat hingga berlanjut munculnya agenda panggilan Kepala Dinas Kesehatan dan sejumlah pihak lainya oleh Komisi D DPRD Depok.
Agenda pemanggilan tersebut di amini anggota Komisi D DPRD Depok, Ikravany Hilman. "Iya, kami akan panggil jumat, besok, pagi," ucap Ikravany, Rabu, 16 November 2023.
Menurut Ikravany, kandungan nutrisi dan lainya pada paket menu PMT untuk balita jadi hal mendasar dari agenda pemanggilan kepada pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok dan sejumlah pihak terkait lainya.
Baca Juga: DPRD Depok Masih Pertanyakan PMT Balita, Kadinkes : Sudah Sesuai
"Jadi issu penting pertamanya nutrisi. Bagaimana kita bisa punya tolak ukur dari program itu bisa menghasilkan nutrisi. Nilai anggaran Rp.4.9 miliar itu bisa menghasilkan tambahan nutrisi bagi warga sehingga jadi pencegahan stunting," ujar Ikravany saat dihubungi arahkata.pikiran-rakyat.
Stuntng, kata Ikravany, merupakan issu kemanusiaan yang sangat krusial dalam menumbuhkan generasi baru. "Kalau programnya ternyata asal-asalan, tentu menjadi subversi terhadap perjuangan meniadakan stunting, menjadi subversi terhadap perjuangan menghasilkan regenerasi yang lebih baik," katanya.
Lantaran itu, lanjut Ikravany, melalui panggilan rapat kepada sejumlah pihak kaitan PMT balita di Depok, agar untuk diurus dengan serius.
Baca Juga: Soal Kemasan Paket dan Menu Stunting Mencuat di Rapat Sidang Paripurna DPRD Depok
Dia menilai, pemberian PMT dengan sejumlah menu seperti yang ramai diberitakan, tentu tidak akan berdampak pada peningkatan nutrisi jika pola pemberian paket menu PMT hanya seperti itu.
"Jadi terkesan hanya sebatas mengugurkan kewajiban untuk menjalankan program ini dan terus dilaporkan kepada pimpinan," ujar Ikravany.
Padahal, masih kata dia, impact dan banefit yang dirasakan masyarakat jadi tidak ada. "Jadi, anggaran 4.9 miliar itu kan bukan milik dua orang yang fotonya ada di paket makanan itu, tapi anggaran sebesar itu milik warga," tandasnya.
Baca Juga: PDIP Depok Target Menang di Pileg 2024
Terkait foto yang terpampang ditiap paket menu stunting untuk balita, Ikravany mengaku bahwa sebelumnya tidak ada pembahasan atau kesepakan dengan pihak dewan. "Di luar sepengetahuan, narsis aja dua orang itu," katanya.
Dalam agenda pemanggilan Dinkes dan pihak terkait lainya pada Jumat 17 November 2023, Politisi Fraksi PDIP ini juga akan mendorong agar rapat nanti, bersifat terbuka.
"PDIP akan mendorong rapat bersifat terbuka dan bisa dilaksanakan di ruang sidang paripurna," ungkap Ikravany.
Baca Juga: Kedepankan Kesetaraan Gender, PDIP Siapkan 42 Persen Caleg di Pileg 2024
Menanggapi adanya agenda pemanggilan sejumlah pihak oleh DPRD Depok, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok, Mary Liziawati tampak telah siap hadiri panggilan dari Komisi D dan memberikan sejumlah pemaparan PMT balita.
Nantinya, Mary juga akan mengikut sertakan perwakilan dari Puskesmas. "Akan menjelaskan program PMT lokal kepada Komisi D DPRD. Nanti Puskesmas perwakilan saja. Mungkin dua Puskesmas," jelasnya.
