Network
ARAHKATA - Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengimbau agar kedepannya seluruh data penyaluran bantuan sosial terpusat dan berada dalam satu sistem data terpadu nasional di Kementerian Sosial (Kemensos).
Terutama, bagi penerima manfaat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Sehingga, penyaluran bantuan sosial dapat terlaksana secara tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis saat hadir secara virtual sebagai salah satu narasumber pada acara Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Bantuan Sosial Sudahkah Tepat Sasaran?’ di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2020.
Baca Juga: BNPB Siagakan Satu Unit Helikopter Pantau Merapi
Turut hadir secara fisik Wakil Ketua Komisi VIII DPR F-PKB Marwan Dasopang dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang hadir secara virtual.
"Sebetulnya kalau kita lihat, dana bantuan sosial itu bukan hanya dikeluarkan oleh Kemensos. Maka, kita berharap kedepannya semua pusat data ada di Kemensos dan harus dilengkapi dengan data yang lengkap. Agar tidak lagi ditemukan adanya warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang ternyata memiliki rumah bagus dan tidak masuk kategori penerima bansos," ujar Iskan.
Untuk itu, politisi Fraksi PKS tersebut mendorong Kemensos untuk terus melakukan update data setiap hari. Ia kembali mengingatkan agar pusat data penyaluran bantuan sosial tidak lagi ditangani oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: Bagaimana UU Ciptaker di 'Mata KADIN'
Pemerintah secepatnya untuk segera menuntaskan persoalan data yang selama ini seolah tak pernah kunjung selesai.
