ARAHKATA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, praktik korupsi membuat sebuah negara berkembang sulit naik kelas menjadi negara maju. Alhasil, negara akan terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah alias middle income trap.
Sri Mulyani menjelaskan, middle income trap tak hanya mencakup persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan ekonomi yang menciptakan kemamakmuran, tapi juga persoalan praktik korupsi.
"Salah satu elemen paling penting middle incone trap adalah negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut. Sehingga setiap kali maju, efek erosi dari korupsi menggerogoti setiap upaya kemajuannya," ujar Sri Mulyani dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kemenkeu 2022, dikutip ArahKata.com Selasa, 13 Desember 2022.
Baca Juga: Dramatis, Polisi Berhasil Gagalkan Penyelundupan 1,3 Ton Ganja di Medan
Sri Mulyani menyebut, korupsi menjadi penyebab utama memburuknya perekonomian suatu negara sehingga negara tersebut sulit berkembang. Praktik korupsi hanya membuat kesenjangan memperlebar kesenjangan antar-kelompok masayarakat.
Terlebih untuk di negara yang tingkat korupsinya tinggi, juga terdapat kelompok masyarakat yang super kaya, namun di sisi lain mayoritas masyarakat justru mengalami kemiskinan.
"Ada sekelompok yang sangat super kaya dan itu biasanya menguasai politik ekonomi dan menetapkan berbagai hal dari sisi sosial, namun mayoritas masyarakat banyak yang menghadapi kemiskinan," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Festival Belanja Produk FMCGs Malaysia Hadir di Jakarta
Sri Mulyani bercerita saat menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia, dirinya telah mengunjungi lebih dari 100 negara di dunia.
Melalui lawatannya di berbagai negara, dia mendapatkan banyak perspektif terkait tata kelola, korupsi, dan penataan kelembagaan sangat menentukan kemajuan suatu negara.
"Kita mencoba memiliki komitmen dalam rangka menguatkan tekad kita karena korupsi karena merupakan suatu permasalahan penyakit yang harus terus menerus kita lawan. Permasalahan ini tidak hanya di Indonesia, dunia juga mendeklarasikan bahwa korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar dalam upaya dunia menciptakan perdamaian, kesejahteraan dan keadilan," ungkapnya.
Baca Juga: Berani Ancam Angkat Senjata, Bupati Meranti Ditegur Keras Mendagri
Menurut Sri Mulyani, jika suatu negara gagal membangun institusi dengan basis tata kelola yang baik dan memiliki check and balance, maka potensi terjadinya penyelewengan dan korupsi juga besar.
Sebagaiman diketahui, data Kementerian PPN/Bappenas, pada 1997-1998 status negara Indonesia masih menjadi negara low income atau negara berpenghasilan rendah/rentan.
Kemudian sejak 2002 hingga 2020 Indonesia berhasil naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income). Setelah sebelumnya, pada 2019 sempat naik peringkat menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income).
Baca Juga: Deolipa Yumara Janji Usut Tindakan Pemkot Depok Terkait Sengketa SDN Pondok Cina 1
"Kita sebetulnya sedang dalam perang untuk terus menjaga momentum perbaikan ekonomi untuk terlepas dari middle income trap," kata Sri Mulyani.***