Network
ARAHKATA - Terkait pemberlakukan kebijakan royalti 0% bagi perusahaan batu bara yang melakukan hilirisasi, anggota Komisi VII DPR RI minta Pemerintah selektif dan berhati-hati.
Pemerintah harus memperhatikan ketentuan UU Minerba terkait hilirisasi batu bara. Sehingga pendapatan negara atas hilirisasi batu bara lebih besar daripada penerimaan negara dari royalti selama ini.
Mulyanto minta Menteri ESDM dan Menteri Keuangan mengawasi betul pelaksanaan ketentuan ini. Jangan sampai klausul ini menjadi modus baru bagi kebocoran keuangan negara.
Baca Juga: PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Keputusan Unbundling Transmisi Listrik
"Jadi harus jelas dan definitif kriteria pengusaha yang melaksanakan hilirisasi tersebut, yang dibuktikan dengan adanya produk hilirisasi yang ekonomis. Bukan sekedar asal-asalan sekedar memenuhi formalitas persyaratan untuk mendapat dispensasi 0 % royalti," tegas Mulyanto.
Mulyanto berharap ketentuan ini dapat menekan nilai impor komoditas energi seperti gas LPG yang nantinya dapat menurunkan defisit transaksi berjalan sekaligus menguatkan ketahanan energi nasional.
Selain itu, hilirisasi batu bara juga diharap dapat mengundang investasi, menyerap tenaga kerja baru dan meningkatkan keahlian serta menghasilkan multi flyer-effect bagi sektor ekonomi lain.
Baca Juga: PKS Minta PLN Siaga Banjir
"Filosofinya sudah sangat bagus. Namun kalau pengaturan dan pengawasannya lemah maka bisa jadi dimanfaatkan sebagai celah bagi pengusaha tambang untuk lari dari kewajiban membayar royalti mereka kepada negara," imbuh Mulyanto.
Sebelumnya Pemerintah mengeluarkan aturan pembebasan royalti bagi perusahaan tambang batu bara yang melakukan hilirisasi, Senin 22 Februari 2021.
