Network
ARAHKATA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Pemerintah menindak perusahaan batu bara yang tidak komitmen laksanakan ketentuan domestik market obligation/DMO (pemenuhan pasar domestik).
Menurutnya Pemerintah harus bisa mengendalikan besaran kapasitas batu bara untuk keperluan dalam negeri dan untuk ekspor.
Jangan sampai di saat harga batu bara internasional naik, sebagian besar lari menuju pasar ekspor.
Baca Juga: PKS Minta Pemerintah Hapus Ketimpangan Listrik Nasional
Akibatnya beberapa pembangkit listrik tenaga uap milik PLN dan swasta mengalami kesulitan bahan bakar.
"Dalam kondisi harga pasaran batu bara internasional naik produsen batu bara cenderung mengambil keuntungan (wind fall) dari kenaikan tersebut dengan menjual produk mereka ke pasar ekspor ketimbang pasar domestik," kata Mulyanto usai kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya, Banten, Kamis 11 Februari 2021.
Hadir dalam kunjungan kerja tersebut Direksi PLN, Dirut Indonesia Power dan Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM.
Baca Juga: PKS Peringatkan Pemerintah yang Ingin Serahkan Transmisi Listrik ke Swasta
Mulyanto mendesak Pemerintah untuk konsisten dengan kebijakan DMO batu bara dan mengendalikan pengusaha batu bara agar tetap mendahulukan kewajiban melayani kebutuhan pasar dalam negeri di samping mengambil keuntungan besar di pasar internasional.
