Network
1. Batalkan rencana privatisasi PGE melalui proses IPO maupun modus penjualan
saham lainnya. IPO PGE melanggar UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara,
karena pemilik aset negara melalui Pertamina, PGE adalah Pemerintah Republik
Indonesia. Kementrian BUMN diduga telah merekayasa pemilikan Kekayaan
Negara melalui manipulasi pembentukan anak/cucu BUMN, sehingga Aset
Negara dengan mudah dimiliki pihak swasta lewat mekanisme IPO.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Amankan 109,9 Kg Sabu-sabu Siap Edar Jaringan Sumatra
2. Hentikan menggunakan alasan mencari dana murah, transparansi,
meningkatkan citra dan akuntabilitas untuk menjual perusahaan melalui IPO
PGE dan dilanjutkan dengan anak perusahaan Pertamina lainnya.
Dalam hal
kebutuhan dana, lembaga-lembaga keuangan internasional berbondongbondong menawarkan dana murah karena memiliki “trust” terhadap nama
besar dan kinerja Pertamina. PGE dan Pertamina grup selalu diaudit lebih
banyak dibandingkan perusahaan Tbk lainnya, antara lain BPK, BPKP, maupun
auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik Independen). Pengawasan pun
dilakukan oleh regulator kementerian ESDM melalui mekanisme pengusulan,
monitoring dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Baca Juga: Koalisi Rakyat Tegas Menolak Privatisasi BUMN, Desak Pemerintah Batalklan IPO PGE
3. Hentikan Proses Unbundling Pertamina yang memisah-misahkan rantai bisnis
Pertamina menjadi sejumlah anak-anak usaha atau subholding.
4. Menuntut agar Pemerintah Indonesia terutama Presiden Jokowi dan juga DPR
RI untuk segera membatalkan rencana privatisasi PGE dan juga anak-anak
usaha Petamina yang lain, seperti Pertamina Hulu Energy (PHE), Pertamina
International Shipping (PIS), dan seluruh afiliasi Pertamina grup lainnya melalui
proses IPO maupun modus penjualan saham lainnya.***
