Haris Azhar: Negara Harus Turun Tangan Atasi Mafia Tanah

- 2 Maret 2021, 10:35 WIB
Ilustrasi sertifikat tanah
Ilustrasi sertifikat tanah /Polri.go.id/

Baca Juga: Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Divonis 2 Tahun Penjara

Tentu saja dengan integrasi distrik yang tinggi dengan konektivitas yang baik dengan daerah-daerah sekitarnya.

“Saya meyakini, pembangunan di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang ini, akan menjadi perekonomian baru bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” kata Maskota, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang.

Maskota menilai, pembangunan yang tengah dilakukan diwilayah pesisir pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, akan berdampak positif terhadap kemajuan daerah.

“Pembebasan lahan berjalan lancar, dan tidak ada intervensi atau apapun. Pemilik tanah ikhlas menjual tanahnya dengan harga yang layak kepada pengembang,” kata Maskota.

Baca Juga: Tega ! Seorang Gadis Alami Pelecehan Seksual Selama 8 Tahun

Bahwa ada klaim peta bidang atau munculnya NIB di Kecamatan Teluk Naga Pakuhaji dan wilayah lain.

Ketua DPRD kabupaten Tangerang Kholid Ismail yang juga politisi PDIP sangat mengapresiasi khususnya kinerja komisi DPRD kabupaten.

Budi Usman, aktivis Tangerang Utara yang juga pemerhati lingkungan hidup menyebut sengketa tanah itu akan berers, tatkala diurus BPN dipantau DPRD komisi 1.

Ketua Himpunan Mahasiswa Kosambi (Himapa) Herdiansyah Rukmana, berpendapat positif terhadap kinerja pengawasan DPRD kabupaten Tangerang terkait saling klaim peta bidang dan segera tuntas penyelesaiannya secara komprehensif.

Halaman:

Editor: Ahmad Ahyar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah